MURIANETWORK.COM - Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina (Persero) memastikan distribusi gas 3kg melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak merugikan agen-agen yang selama ini menjadi ujung tombak penyaluran. Permintaan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, Rabu (11 Februari 2026), yang juga membahas respons perusahaan terhadap bencana di Sumatera.
Monitoring Ketat untuk Distribusi yang Adil
Dalam rapat tersebut, anggota komisi menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan dari Pertamina. Tujuannya jelas: agar skema distribusi baru ini berjalan lancar di lapangan tanpa mengganggu stabilitas pasokan yang selama ini dijaga oleh jaringan agen tradisional. Mereka berharap, dengan monitoring yang rutin dan terukur, kepentingan semua pihak dalam rantai pasok gas 3kg bisa tetap terlindungi.
Apresiasi untuk Respons Cepat di Tengah Bencana
Di luar isu distribusi, rapat juga menjadi momentum apresiasi bagi kinerja Pertamina dalam penanganan bencana di Sumatera. Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, secara khusus menyoroti kesigapan perusahaan dalam kondisi darurat itu.
"Pertamina harus diakui telah sigap dalam menangani bencana di Sumatera. Saya ucapkan terima kasih soal gerak cepat itu. Di Sumbar, saya merasakan betul bahwa Pertamina merupakan salah satu BUMN yang responsif dalam membantu pemerintah menyelesaikan masalah di sana," ungkap Andre.
Ia menceritakan bagaimana jajaran petinggi, termasuk General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, turun langsung ke lokasi. Respons cepat untuk pengiriman BBM dan logistik ke pengungsi, bahkan dengan melibatkan Pertamina International Shipping, menjadi bukti nyata di lapangan.
Menurut Andre, langkah-langkah tersebut patut diacungi jempol mengingat tantangan infrastruktur yang sangat berat pascabencana.
"Dan kita bisa lihat, tidak sampai satu bulan, kendala soal BBM sudah bisa terurai," lanjutnya.
Kinerja Darurat Diusulkan Jadi Standar Baku
Berkaca dari keberhasilan itu, Andre pun mengusulkan agar pola penanganan yang diterapkan di Sumatera dapat dikristalisasi menjadi sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penyaluran BBM di daerah bencana ke depannya. Pandangan ini mendapat dukungan dari rekan sejawatnya di komisi.
Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, menilai kesigapan itu tidak lepas dari kepemimpinan direksi yang terbuka.
"Sehingga bahkan masyarakat di Bawean yang terpencil juga ikut merasakan. Ini bagus dan layak digunakan sebagai SOP kita ke depan," tutur Darmadi.
Dukungan Energi yang Dikirim Melalui Segala Medan
Pertamina, dalam paparannya, melaporkan besaran dukungan energi yang telah disalurkan ke wilayah terdampak. Bantuan mencakup 3.287 tabung Bright Gas, 405,2 kiloliter Dexlite dan Pertamax, 253 kiloliter Avtur, serta 15 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan 36 unit genset.
Yang patut dicatat, penyaluran ini tidak mengandalkan jalur darat yang rusak parah saja. Untuk mengatasi medan yang sulit, perusahaan melakukan distribusi melalui kombinasi jalur udara dan laut, menunjukkan adaptasi taktis di lapangan guna memastikan bantuan tepat sasaran.
Artikel Terkait
Jaksa Tuntut Tiga Eks Pejabat Pertamina 14 Tahun Penjara atas Dugaan Korupsi Rp285 Triliun
Malut United Gasak Persijap 4-0, Kokoh di Puncak Klasemen
BTN Targetkan 100 Gerai Digital di Mal Hingga 2027, Awali dengan Central Park
BI Proyeksikan Ekonomi Syariah Tumbuh Hingga 5,7% pada 2026