Anggota DPR Dorong Satgas Saber Pangan Optimalkan Pengawasan Harga Jelang Ramadan 2026

MURIANETWORK.COM - Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, mendorong Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan (Satgas Saber Pangan) untuk mengoptimalkan perannya dalam mengawasi stabilitas harga pangan. Seruan ini disampaikan menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026, momentum di mana permintaan komoditas pokok biasanya melonjak. Rajiv menilai, penguatan fungsi satgas sangat krusial untuk mencegah praktik penimbunan dan manipulasi harga oleh oknum tertentu yang kerap meresahkan masyarakat.

Peringatan di Momen Hari Besar Keagamaan

Pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menunjukkan pola yang konsisten. Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN), tingginya permintaan pangan sering dimanfaatkan segelintir pelaku untuk menimbun barang. Aksi ini tidak hanya mengganggu kelancaran pasokan di pasar, tetapi juga menjadi pemicu langsung kenaikan harga yang memberatkan daya beli masyarakat. Rajiv menekankan bahwa situasi semacam ini harus diantisipasi dengan langkah-langkah yang lebih proaktif dan tegas.

“Saya minta satgas mampu sapu bersih dan menjaga stabilitas pasokan serta menghentikan praktik penimbunan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang membuat masyarakat resah karena harga-harga naik secara tidak wajar,” tuturnya dalam keterangan resmi pada Kamis (5 Februari 2026).

Keyakinan Atas Kinerja Satgas dan Langkah Strategis

Meski menyoroti ancaman yang ada, politisi tersebut menyimpan keyakinan bahwa Satgas Saber Pangan mampu menangani persoalan ini. Keyakinannya berangkat dari catatan kinerja satgas di periode sebelumnya, yang dinilai cukup efektif dalam menekan gejolak harga melalui pengawasan distribusi dan penindakan terhadap spekulasi.

“Selama ini keberadaan satgas seperti saber pangan ini mampu mencegah lonjakan harga yang tidak wajar dengan menggerebek gudang penimbunan maupun memberi sanksi tegas pedagang curang,” jelas Rajiv.

Lebih dari sekadar penindakan, ia juga mengingatkan pemerintah untuk memperkuat sisi hulu dari sistem ketahanan pangan. Menurutnya, jaminan ketersediaan stok pangan strategis melalui cadangan pemerintah yang memadai serta distribusi yang cepat dan tepat sasaran merupakan pondasi utama stabilitas harga.

Transparansi Data sebagai Fondasi Kebijakan

Di luar langkah operasional, Rajiv menekankan aspek governance yang tak kalah penting. Ia merekomendasikan agar pemerintah memastikan transparansi data stok dan harga pangan secara real-time. Akses informasi yang terbuka, akurat, dan cepat dinilai akan mempermudah pemerintah dalam memetakan kondisi di lapangan dan merespons setiap gejolak harga dengan langkah-langkah yang terukur.

“Agar stabilitas harga pangan dapat terjaga menjelang Ramadan dan Idulfitri. Pemerintah tetap harus melakukan pemetaan, memperkuat cadangan pangan dan mempercepat distribusi, terutama ke daerah-daerah rawan seperti lokasi bencana atau 3T,” ungkapnya.

Rekomendasi kebijakan yang disampaikan ini menggarisbawahi pendekatan komprehensif, mulai dari pengawasan ketat di tingkat distribusi hingga penguatan logistik dan transparansi data. Pendekatan multidimensi tersebut dianggap esensial untuk melindungi kepentingan konsumen sekaligus menjaga stabilitas ekonomi mikro di tengah tekanan musiman.