BPDP Genjot Peremajaan Sawit Rakyat, Target 120 Ribu Hektare Per Tahun

- Jumat, 30 Januari 2026 | 05:20 WIB
BPDP Genjot Peremajaan Sawit Rakyat, Target 120 Ribu Hektare Per Tahun

Target peremajaan sawit rakyat untuk tahun 2026 memang ambisius. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sendiri mengakui hal itu, terutama setelah melihat realisasi tahun lalu yang masih belum sesuai harapan. Nah, untuk mengejar target tahunan seluas 120.000 hektare itu, mereka berjanji akan mengambil langkah-langkah luar biasa.

Ketua Dewan Pengawas BPDP, Dida Gardera, mengungkapkan hal tersebut usai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama PSR Tiga Pihak Tahap I di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

"Target kita setiap tahun 120.000 hektare. Nah, tahun lalu itu masih di bawah 120.000. Harapannya tahun ini bisa tercapai sesuai target," ujar Dida.

Menurutnya, kunci percepatan ini ada pada penyederhanaan aturan. Selama ini, prosedur yang berbelit kerap menjadi penghambat utama bagi petani yang ingin mengajukan program.

“Kita akan melakukan simplifikasi peraturannya, mengikuti prosedurnya. Nanti leading-nya dari teman-teman Kementerian Pertanian, lebih spesifik lagi di Ditjen Perkebunan," kata dia.

Soal anggaran, pemerintah memutuskan untuk tetap mempertahankan besaran bantuan sebesar Rp60 juta per hektare. Dida menilai angka itu sudah cukup membantu petani melewati masa transisi. Dia punya saran agar lahan yang sedang diremajakan bisa tetap produktif.

"Rp60 juta juga sudah cukup tinggi ya. Karena kan selama menunggu tanamannya tumbuh itu, sawitnya tumbuh, mereka kan bisa menanami komoditi lain kan. Yang kemarin kita sarankan kan padi, jagung gitu ya, itu kan bisa menghasilkan pendapatan juga," tuturnya.

Lalu, bagaimana jika di lapangan masih ada kendala teknis atau regulasi yang mentok? Dida memastikan semua masalah akan diangkat ke tingkat pusat. Satgas P2SW yang melibatkan Menko Perekonomian dan Menkeu siap jadi tempat eskalasi.

Sebagai langkah pembuka di awal tahun, BPDP baru saja meluncurkan penyaluran PSR Tahap I pada 29 Januari lalu. Program ini menjangkau lahan seluas 5.682 hektare yang tersebar di 11 provinsi. Riau jadi penyumbang lahan terbesar, dengan luas mencapai 1.825,7 hektare.

Beberapa catatan dari tahap awal ini? Lembaga Penyalur yang terlibat ada 42, sebagian besar melalui jalur kedinasan. BPDP juga menggandeng 10 bank untuk memperkuat akuntabilitas dan mempercepat cairnya dana.

Ke depan, targetnya adalah mendorong realisasi hingga 50.000 hektare. Caranya? Dengan menggenjot koordinasi antar kementerian dan lembaga. Semua pihak diminta bergerak cepat.

Editor: Lia Putri

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar