Besok, Purbaya Gelar Operasi Tangkap Bola di Lima Pelabuhan Utama

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tak main-main. Besok, dia akan memulai gebrakan besar di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Langkah pertama? Pencopotan dan rotasi massal untuk para pejabat yang bertugas di lima pelabuhan utama negeri ini.

"Kami akan memperbaiki restrukturisasi pegawai pajak dan bea cukai secara besar-besaran. Bea Cukai akan kami mulai besok," tegas Purbaya, usai menghadiri konferensi pers KSSK, Selasa lalu.

Lima pelabuhan itu adalah Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Batam, dan wilayah Sumatera Utara. Menurut sejumlah saksi, suasana di internal DJBC sudah mulai tegang menyusul pengumuman ini.

Soal nasib para pejabat yang akan diganti, Purbaya tak menjamin mereka semua dapat posisi baru. Ada yang mungkin cuma dipindah, tapi tak sedikit pula yang terancam di-rumahkan. Saat ditekan untuk rincian, jawabannya blak-blakan, diselipkan nada guyon yang justru bikin merinding.

"Enggak, sebagian dirumahkan, sebagian enggak, tergantung doa mereka nanti malam," ujar Menkeu.

Lantas, siapa yang akan mengisi kekosongan itu? Purbaya punya stok. Talenta-talenta dari Direktorat Jenderal Pajak yang dinilai masih punya integritas dan semangat kerja bakal ditarik masuk.

"Dari pajak yang kita anggap masih bisa bekerja lebih baik," katanya singkat.

Ini bukan wacana. Langkah ini adalah realisasi dari janjinya untuk memberi "kejutan drastis" guna membersihkan institusi. Sebelumnya, dalam sebuah diskusi di Thamrin Nine, dia sudah menyatakan niatnya mengganti pejabat di bawah Dirjen Bea Cukai untuk perbaikan tata kelola.

Gebrakan Purbaya ini muncul di saat yang tepat atau mungkin malah terlambat? Belakangan, Kejaksaan Agung memang sudah menggeledah kantor Bea Cukai. Mereka menyelidiki dugaan korupsi ekspor limbah sawit (POME) tahun 2022. Nama pejabat bea cukai pun ikut terseret, bahkan rumah pribadi mereka diperiksa penyidik.

Dengan merotasi pos-pos strategis di pelabuhan utama gerbang logistik nasional pemerintah berharap pengawasan ekspor-impor bisa lebih ketat. Transparansi jadi kunci, tentu saja, untuk memutus mata rantai praktik korupsi yang sudah mengakar.

Kini, tinggal menunggu besok. Apakah gebrakan ini akan jadi awal perbaikan, atau justru memicu gejolak baru di internal? Waktu yang akan menjawab.