Pabrik Hino Purwakarta Sepi, Hanya 25% Kapasitas Terpakai Akibat Banjir Truk China

Pabrik Hino di Purwakarta sepi. Itulah gambaran yang muncul saat melihat angka utilisasinya sekarang. Dari kapasitas maksimal 75 ribu unit per tahun, pemanfaatannya cuma tersisa seperempat. Kenapa bisa begini? Jawabannya ada di pasar yang berubah drastis, dibanjiri truk-truk impor dari China dengan harga yang sulit ditandingi.

Harianto, Direktur PT HMMI, yang ditemui Rabu (21/1) lalu, menjelaskan masalahnya bukan pada kemampuan produksi. "Kemampuan produksi kami normalnya antara 30 sampai 45 persen dari kapasitas," ujarnya.

"Tapi tahun 2025 ini yang paling suram. Kami cuma di angka sekitar 25 persen."

Menurutnya, perubahan struktur pasar inilah biang keroknya. Masuknya truk Completely Built-Up (CBU) China membuat persaingan harga, terutama di segmen menengah-berat, jadi sangat gila-gilaan. Padahal, segmen itu selama ini jadi tulang punggung penjualan mereka.

Fasilitas produksi Hino di sini sebenarnya dirancang untuk jangka panjang. Standar kualitas dan ketahanannya disesuaikan dengan karakter jalan dan penggunaan di Indonesia. Namun, ketika konsumen dihadapkan pada pilihan antara produk yang sudah terbukti dan harga miring, banyak yang akhirnya tergoda. Faktor harga seringkali mengalahkan pertimbangan spesifikasi jangka panjang atau layanan purna jual.

Perusahaan melihat ini bukan cuma masalah mereka sendiri, tapi ancaman serius bagi industri kendaraan niaga nasional. Jika gelombang impor CBU ini terus mengalir deras tanpa ada pengaturan, dampaknya akan merembet ke seluruh ekosistem. Mulai dari nasib tenaga kerja, ratusan pemasok komponen lokal, sampai investasi jangka panjang yang sudah ditanam puluhan tahun bisa ikut terancam.

"Coba bayangkan," kata Harianto memberi perbandingan. "Kami membangun pabrik, impor material kena bea masuk. Truk China masuk, biayanya hampir nol. Secara bisnis, impor truk jadi jauh lebih menguntungkan. Sementara kami impor baja saja kena 10 persen, ada yang 5 persen. Ini masalah industri yang serius dan sudah kami sampaikan ke Kemenperin. Berat, dan sangat terasa di 2025."