Sertifikat Tanah Korban Bencana Ditunda, Ini Alasan Strategis Pemerintah

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, memutuskan untuk menunda penyerahan sertifikat tanah bagi korban bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Kebijakan ini diambil bukan tanpa alasan. Intinya, pemerintah ingin memastikan hunian tetap atau huntap untuk mereka benar-benar selesai dibangun dulu. Baru setelah itu, sertifikatnya diserahkan.

Loh, kenapa harus ditunda? Ternyata, ada pertimbangan praktis yang cukup pelik di baliknya. Menurut Nusron, kalau sertifikat sudah dibagikan lebih dulu, proses membangun rumah justru bisa macet. Bayangkan saja, pemerintah harus minta izin dulu satu per satu ke setiap pemilik baru untuk memulai konstruksi. Ribet, kan? Itu akan memperlambat proyek secara signifikan.

“Kemudian soal kado THR lebaran buat korban bencana, yaitu pecahan bidang tanah, yang sertifikatnya sudah jadi, atau diserahkan sebelum dibangun huntap, tapi perlu diskusi lebih lanjut,” jelas Nusron dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (19/1/2026).

Selain soal administrasi, ada kekhawatiran lain yang mengemuka. Bisa saja nanti, setelah pegang sertifikat, sebagian warga malah ogah rumahnya dibangun. Mereka mungkin lebih memilih kompensasi uang. Nah, ini jadi masalah baru. Anggaran negara dari APBN kan nggak bisa dipakai untuk skema seperti itu. Mekanismenya berbeda.

“Karena itu, yang paling efektif adalah rumah dibangun terlebih dahulu oleh pemerintah, baru setelah selesai, tanahnya dipecah dan sertifikatnya diserahkan kepada masyarakat,” tegasnya.

Namun begitu, penundaan sertifikat ini bukan satu-satunya fokus. Nusron juga menyoroti sesuatu yang lebih mendasar: tata ruang. Menurut dia, penanganan pascabencana nggak cuma sekadar membangun kembali fisik yang rusak. Harus ada evaluasi serius terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di ketiga provinsi itu, bahkan di seluruh Sumatera.

Faktanya, tata ruang yang ada dinilai masih lemah dari sisi mitigasi bencana. Ia menekankan perlunya 'konstruksi tata ruang' yang lebih aman dan berkelanjutan. Momentum rekonstruksi ini harus dimanfaatkan untuk membenahi itu semua, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Evaluasi menyeluruh akan dilakukan. Mulai dari meninjau ulang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), hingga kemungkinan merehabilitasi atau mengembalikan kawasan hutan. Ya, kawasan yang dulu dilepas status hutannya, bisa saja dikembalikan jika kajian menunjukkan itu diperlukan untuk ketahanan wilayah.

Jadi, langkah pemerintah kali ini terlihat ingin menyelesaikan masalah dari akarnya. Bukan cuma memberikan bantuan, tapi juga memastikan pembangunan ke depan lebih tahan banting. Semoga saja eksekusinya di lapangan berjalan mulus.