JAKARTA – Mulai hari ini, Jumat 2 Januari 2026, Indonesia memasuki babak baru penegakan hukum. Dua aturan utama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, resmi berlaku menggantikan aturan lama yang sudah puluhan tahun umurnya.
Momen pemberlakuan ini mengikuti langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah menandatangani kedua undang-undang tersebut. Konfirmasi datang dari Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.
“Ya, Presiden sudah tandatangani UU,” ujar Prasetyo, disampaikan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Senin lalu.
Proses panjang telah dilalui. Sebelum sampai di meja presiden, DPR terlebih dahulu mengesahkan Rancangan KUHAP menjadi undang-undang dalam sebuah Rapat Paripurna pada pertengahan November tahun lalu.
Artikel Terkait
BMKG Peringatkan Kemarau Lebih Kering dan Ancaman Karhutla Meningkat pada 2026
Uji Coba B50 Capai 70%, Targetkan Peluncuran Juli 2026
Mensos Salurkan Bantuan Tahap Kedua Rp76,68 Miliar untuk Korban Bencana Aceh Tamiang
KPK Tangkap Bupati Tulungagung, Sita Uang Ratusan Juta Rupiah