Angin Segar Industri Halal: Ekspor Tembus Rp860 Triliun, BPJPH Kini Setara Kementerian

Tahun 2025 mencatatkan angin segar bagi industri halal Indonesia. Perkembangannya cukup menggembirakan, dan salah satu pemicu utamanya adalah penguatan posisi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kini, lembaga ini setara dengan kementerian, sebuah langkah yang jelas memperkuat otoritasnya dalam mengelola dan mendorong laju industri halal nasional.

Dampaknya nyata. Hingga tahun ini, data BPJPH menunjukkan sekitar 9,6 juta produk telah mengantongi sertifikat halal. Ini bukan sekadar angka. Capaian ini menjadi fondasi penting untuk membangun ekosistem yang lebih luas sekaligus menanamkan kepercayaan, baik di pasar dalam negeri maupun di mata dunia.

Menurut sejumlah analis, kemajuan sepanjang 2025 memang signifikan. Handi Risza Idris, Peneliti dari Center of Sharia Economic Development (CSED) INDEF, mengamati kemajuan dari berbagai sisi, mulai dari regulasi, jumlah sertifikasi, hingga kontribusi ekonominya.

Namun begitu, ia menekankan bahwa pekerjaan rumah belum selesai. Penguatan kebijakan masih sangat dibutuhkan agar sektor ini benar-benar bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi untuk jangka panjang.

"Industri halal Indonesia punya potensi besar jadi sumber pertumbuhan baru," ujarnya.

"Tapi, penguatan regulasi dan konsistensi kebijakan tetaplah kunci utama untuk menjaga keberlanjutannya," tambah Handi dalam webinar Diskusi Publik Ekonomi dan Keuangan Syariah, Selasa (30/12/2025).

Bagaimana dengan kinerja di pasar global? Ternyata cukup solid. Nilai ekspor produk halal Indonesia di tahun 2024 lalu menyentuh angka USD51,4 miliar, atau sekitar Rp860 triliun. Pertumbuhannya rata-rata 7 persen per tahun.

Dan tren positif ini berlanjut. Sepanjang Januari hingga Juli 2025 saja, ekspor produk halal sudah mencatatkan nilai USD35,98 miliar, setara Rp602,2 triliun. Angka ini diperkirakan akan terus merangkak naik hingga akhir tahun.

Kalau dilihat komposisinya, ekspor kita masih bertumpu pada sektor makanan dan minuman dengan kontribusi dominan, mencapai 82 persen. Sektor tekstil menyusul di belakangnya dengan porsi sekitar 16 persen. Sementara itu, kontribusi rantai nilai halal terhadap PDB Indonesia hingga kuartal dua sudah mencapai 26,73 persen. Targetnya? Mendekati 35 persen di akhir tahun.

Semua pencapaian ini semakin menegaskan satu hal: industri halal bukan lagi sekadar wacana, melainkan arus utama baru dalam pembangunan ekonomi nasional. Ke depan, agenda strategis untuk 2026 harus fokus pada penguatan regulasi, mengoptimalkan peran BPJPH, dan membangun sinergi lintas sektor. Hanya dengan cara itulah keberlanjutan dan daya saing industri halal Indonesia di panggung global bisa benar-benar terjaga.