Dua Wamenkeu Blusukan, Pastikan Tutup Buku APBN 2025 dan Pacu Anggaran 2026

Senin kemarin, dua Wakil Menteri Keuangan blusukan ke sejumlah kantor perbendaharaan. Agenda mereka jelas: memastikan penutupan buku anggaran 2025 berjalan mulus, sekaligus menyiapkan eksekusi anggaran untuk tahun depan. Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono memastikan semuanya berjalan akuntabel.

Suahasil Nazara menyambangi KPPN Bandung I dan Sumedang. Di sana, ia menekankan bahwa akhir tahun adalah masa yang genting. Bukan cuma soal mengejar target penyerapan, tetapi lebih dari itu memastikan tata kelolanya ketat, dari administrasi hingga laporan akhir.

"Pelaksanaan APBN 2025 yang sudah mendekati akhir tahun merupakan periode yang sangat penting. Kita memastikan seluruh rencana dalam APBN dapat dijalankan, dan bukan hanya sekadar dijalankan, tetapi juga dengan tata kelola yang baik, mulai dari proses administrasi, kontrak, hingga pelaporan,"

Begitu penegasannya dalam keterangan resmi, Senin (29/12/2025).

Ia pun mengapresiasi tim Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Meski kerjaan menumpuk jelang deadline, semangat mereka tak surut.

"Di hari-hari terakhir tahun anggaran, beban kerja meningkat cukup signifikan. Saya melihat semangat dan komitmen yang kuat dari seluruh pegawai untuk memastikan APBN dapat ditutup dengan baik,"

tambahnya.

Lalu, bagaimana dengan tahun depan? Suahasil punya harapan. Ia minta Kanwil DJPb Jawa Barat menguatkan perannya sebagai Regional Chief Economist. Artinya, tak sekadar mengurus administrasi, tapi juga jadi penasihat kebijakan bagi pemda. Basisnya harus data, tujuannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. KPPN juga didorong jadi Financial Advisor bagi satuan kerja, agar kendala anggaran bisa diantisipasi lebih dini.

Sementara itu, di lokasi lain, Wamenkeu Thomas Djiwandono melakukan pemantauan di KPPN Jakarta III dan Jakarta VII. Fokusnya lain lagi: bagaimana agar penyerapan anggaran 2026 bisa optimal sejak hari pertama. Hal ini, menurutnya, krusial untuk mendongkrak target pertumbuhan ekonomi nasional.

"Target pertumbuhan ekonomi ke depan menjadi landasan penting dalam mendukung agenda pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8 persen. Oleh karena itu, percepatan penyaluran anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi DJPb perlu terus diupayakan, sejalan dengan pelaksanaan program-program prioritas pemerintah,"

kata Thomas.

Instruksinya jelas: DJPb harus aktif mendampingi satker. Tujuannya agar eksekusi anggaran tahun depan tepat waktu dan sesuai aturan. Ia juga menekankan perlunya identifikasi kolaborasi dalam program prioritas. Dengan begitu, dampak belanja pemerintah benar-benar bisa dirasakan masyarakat.

"Kementerian Keuangan menegaskan komitmen untuk mengawal setiap rupiah dalam APBN agar tersalurkan secara tepat sasaran, akuntabel, dan selaras dengan visi pembangunan nasional,"

pungkasnya.

Jadi, sembari menutup tahun 2025 dengan rapi, persiapan untuk 2026 sudah digas penuh. Marathon anggaran terus berlanjut.