APBD Rp81 Triliun DKI 2026: Banjir, Sampah, dan Transportasi Jadi Prioritas Utama

Anggaran sebesar Rp81,32 triliun telah ditetapkan Pemprov DKI Jakarta untuk tahun 2026. Angka yang fantastis ini, tentu saja, langsung menarik perhatian. Pertanyaannya, ke mana saja alokasi dana sebanyak itu akan digelontorkan?

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan komitmennya. Menurutnya, anggaran harus diserap semaksimal mungkin demi pelayanan terbaik bagi warga ibu kota.

“APBD Tahun Anggaran 2026 menyoroti sejumlah isu strategis, yaitu penanganan sampah, pengendalian banjir, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemacetan,"

ujar Pramono dalam sebuah keterangan tertulis, Minggu (28/12/2025).

Dari sisi penerimaan, targetnya mencapai Rp71,45 triliun dari pendapatan daerah, ditambah Rp9,87 triliun dari pembiayaan. Sementara untuk belanja, dialokasikan Rp74,28 triliun, dengan pengeluaran pembiayaan sekitar Rp7,04 triliun.

Yang menarik, porsi besar akan dialirkan ke infrastruktur pelayanan publik. Michael Rolandi, Kepala BPKD DKI, menyebut angkanya mencapai 43,06 persen dari total APBD.

"Kalau sesuai aturan, minimal harus dialokasikan hanya 40 persen,"

tuturnya. Artinya, ada upaya ekstra di sana.

Nah, untuk gambaran yang lebih jelas, berikut rincian pokok alokasi dana tersebut. Fokusnya beragam, mulai dari hal-hal besar seperti mobilitas kota hingga program sosial yang menyentuh langsung kehidupan warga.

Infrastruktur & Lingkungan: Peningkatan infrastruktur kota dianggarkan Rp3,77 triliun. Untuk mengatasi banjir yang kerap melanda, disiapkan dana Rp3,64 triliun. Sementara penanganan sampah mendapat porsi Rp1,38 triliun. Pembangunan rendah karbon juga tak dilupakan, dengan anggaran mencapai Rp6,27 triliun.

Mobilitas: Penciptaan mobilitas yang berorientasi transit menelan biaya cukup besar, Rp7,82 triliun. Subsidi untuk transportasi umum juga menjadi perhatian serius: Transjakarta Rp3,75 triliun, MRT Jakarta Rp536,70 miliar, dan LRT Jakarta Rp325,28 miliar. Bahkan ada anggaran untuk bus sekolah dan angkutan kapal.

Sumber Daya Manusia & Sosial: Di bidang pendidikan, dialokasikan dana sangat besar, Rp19,75 triliun. Ini mencakup program seperti KJP Plus dan KJMU. Kesehatan mendapat perhatian dengan anggaran BPJS Kesehatan Rp1,40 triliun dan pembangunan fasilitas kesehatan. Bantuan sosial seperti Kartu Lansia Jakarta (KLJ) dan Kartu Anak Jakarta (KAJ) juga masuk dalam prioritas.

Perekonomian & Lainnya: Pemerintah juga menyisihkan dana untuk pemberdayaan UMKM sebesar Rp17,59 miliar dan pelatihan ketenagakerjaan. Di sisi lain, untuk mendukung pengawasan dan keamanan, ada anggaran managed service CCTV serta sistem pengendalian banjir di ranah komunikasi dan informatika.

Secara keseluruhan, APBD 2026 DKI Jakarta terlihat ingin menjangkau banyak hal. Dari masalah klasik seperti banjir dan sampah, hingga upaya membangun daya saing lewat pendidikan dan pelatihan. Sekarang, tinggal menunggu eksekusinya di lapangan.