KPK Telusuri Aset Tak Terdaftar Milik Ridwan Kamil

JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini fokus menelusuri aset-aset Ridwan Kamil. Yang jadi sorotan, harta itu disebut tak tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN sang mantan Gubernur Jawa Barat itu. Menariknya, sejumlah aset tersebut konon sudah terdeteksi oleh tim penyidik.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi hal ini di Gedung Merah Putih KPK, Rabu lalu. "Ada sejumlah aset, di antaranya aset-aset tidak bergerak yang berada di sejumlah lokasi," ujarnya.

Menurut Budi, temuan ini menjadi catatan penting bagi penyidik. Soalnya, aset-aset itu dimiliki RK tepat pada periode ia masih menjabat sebagai gubernur.

Meski begitu, Budi enggan merinci satu per satu. Ia hanya membocorkan secuil informasi: ada aset yang berbentuk tempat usaha. "Iya, di antaranya ada beberapa apa namanya, tempat-tempat usaha begitu ya, yang dimiliki oleh Pak RK," katanya sambil menyebutkan itu.

Pemeriksaan terhadap Ridwan Kamil sendiri sudah dilakukan KPK awal bulan ini, tepatnya Selasa (2/12/2025). Kasusnya berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (BJB). Saat diperiksa, RK dikabarkan dikejar-kejar pertanyaan soal kelengkapan dan keakuratan LHKPN-nya.

Tak cuma itu, penyidik juga mendalami sumber pendapatan Ridwan Kamil. Mereka menelusuri penghasilannya selama menjabat gubernur, plus pendapatan dari luar jabatan itu. Hal lain yang diteliti adalah soal pengelolaan uang di corsec salah satu sumber dananya diduga berasal dari anggaran proyek iklan BJB yang sedang diusut tadi. Dana corsec ini dikelola secara non-budgeter.

Di sisi lain, Ridwan Kamil sendiri mengaku tak paham detail persoalan yang sedang diselidiki KPK. Alasannya, ia tak pernah menerima laporan langsung dari jajaran direksi maupun komisaris BJB.

"Dalam tupoksi gubernur, aksi korporasi dari BUMD ini itu adalah dilakukan oleh teknis mereka sendiri," jelas RK.

Ia menambahkan, "gubernur hanya mengetahui aksi korporasi BUMD ini kalau dilaporkan, satu oleh direksi, dua oleh komisaris selaku pengawas, tiga oleh kepala biro BUMD atau kaya menteri BUMN-nya kan."

Nah, dengan temuan aset-aset yang belum tercatat itu, penyelidikan KPK tampaknya masih akan berlanjut. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.