Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa bantuan dari Ibu Kota untuk korban banjir di sejumlah wilayah Sumatera tidak cuma sekali diberikan. Pernyataan ini ia sampaikan di Balai Kota Jakarta, Senin (22/12/2025), menanggapi isu yang beredar.
Menurutnya, kontribusi pertama sudah dilakukan sejak dini. Saat itu, logistik dikirim lewat jalur TNI Angkatan Laut untuk memastikan bantuan sampai ke daerah yang paling sulit terjangkau.
"Pemerintah Jakarta sudah berkontribusi untuk Sumatera beberapa kali sebenarnya, di antaranya, pertama untuk bantuan secara menyeluruh pada waktu itu," kata Pramono.
Selain logistik, ada bantuan lain yang mungkin tak terpikirkan banyak orang: 16 unit toilet portabel. Fasilitas sanitasi darurat ini dikirim untuk mendukung kondisi pengungsian yang kerap memprihatinkan.
"Kemudian, kita juga mengirimkan bantuan 16 toilet portabel," katanya.
Tapi itu belum semua. Pemerintah Provinsi DKI juga mengucurkan bantuan tunai yang jumlahnya tak sedikit, mencapai Rp3 miliar. Dana ini dialokasikan khusus untuk kabupaten yang porak-poranda diterjang banjir dan longsor.
"Juga bantuan secara langsung uang tunai yang disalurkan ke masing-masing kabupaten besarnya Rp3 miliar, disalurkan ke Lhokseumawe dan Tapanuli Tengah. Kami juga akan memberikan bantuan untuk Aceh Tamiang," ujarnya.
Nah, soal mekanisme penyaluran per kabupaten ini, Pramono punya penjelasan. Rupanya, semua mengikuti petunjuk dari pusat.
"Mengapa itu kami lakukan per kabupaten? Karena memang itu adalah arahan dan permintaan dari Kemendagri, sehingga ada Surat Edaran (SE) Kemendagri-nya," jelasnya.
Jadi, klaim bahwa Jakarta hanya membantu sekali tampaknya kurang tepat. Bantuan berjalan bertahap, mulai dari barang hingga uang, sesuai dengan prosedur dan permintaan yang ada.
Artikel Terkait
Istri Polisi Kena Razia dan Keluarkan Kartu Bayangkari Berakhir Minta Maaf
Bank Mandiri Catat Aset Rp2.829,9 Triliun di 2025, Kredit Tumbuh 13,4%
KPK Tangkap Dua Pimpinan PN Depok dalam OTT, Sita Rp850 Juta
BPI Danantara Resmi Bangun Pabrik Bioetanol Terintegrasi di Banyuwangi