Niat Uni Eropa untuk melarang mobil bensin pada 2035 tampaknya mulai melunak. Komisi Eropa baru-baru ini mengusulkan revisi yang cukup signifikan terhadap rencana ambisius mereka itu. Alih-alih mewajibkan semua mobil baru bebas emisi, mereka kini mengizinkan 10 persen penjualan untuk kendaraan hibrida atau jenis lain. Syaratnya, produsen harus membeli kompensasi karbon guna mengimbangi polusi yang dihasilkan.
Perubahan ini adalah bagian dari ‘Paket Otomotif’ yang lebih luas. Tujuannya jelas: membantu industri mobil Eropa bertransisi ke teknologi bersih tanpa kehilangan daya saing. Bagi para pembuat mobil konvensional, ini tentu kabar baik. Mereka sudah lama meminta kelonggaran dan waktu lebih lama untuk bertahan dari kendaraan hybrid sebelum beralih sepenuhnya ke listrik.
Namun begitu, kebijakan yang lebih fleksibel ini justru memicu perpecahan. Di satu sisi, pabrikan tradisional lega. Di sisi lain, perusahaan rintisan kendaraan listrik dan para investornya merasa dikhianati.
“China sudah mendominasi manufaktur kendaraan listrik,” ujar Craig Douglas, mitra di World Fund, sebuah perusahaan modal ventura Eropa yang fokus pada iklim.
“Jika Eropa tidak bersaing dengan sinyal kebijakan yang jelas dan ambisius, Eropa akan kehilangan kepemimpinan di industri penting global lainnya. Dan semua manfaat ekonomi yang menyertainya,” sambung dia.
Douglas termasuk yang menandatangani surat terbuka kepada Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, pada September lalu. Surat bertajuk “Take Charge Europe” itu mendesak agar target nol emisi 2035 tetap dipertahankan, tanpa kompromi.
Dukungan datang dari berbagai eksekutif senior perusahaan seperti Cabify, EDF, hingga Iberdrola. Tapi tekanan mereka rupanya belum cukup. Industri otomotif lama, dengan kontribusi 6.1 persen terhadap total lapangan kerja di Uni Eropa, punya suara yang lebih berat. Lobi mereka berhasil.
Akibatnya, debat panas kini terjadi di kalangan startup dan pelaku bisnis hijau. Mereka mempertanyakan jalan terbaik bagi Eropa. Bagaimana caranya tetap kompetitif dalam transisi energi, sambil tidak mengorbankan ambisi iklim yang sudah dicanangkan? Pertanyaan ini yang masih menggantung, menunggu jawaban nyata dari Parlemen Eropa yang akan memutuskan nasihal revisi ini.
Artikel Terkait
Satgas P2SP Permudah Perizinan Apotek UMKM dan Dorong Bioetanol
Kemenag Siapkan Rukyat Hilal di 96 Titik untuk Tentukan Awal Ramadan 2026
Harga Properti Residensial Baru Hampir Stagnan di Akhir 2025
Menkeu Purbaya Sebut Pegawai Pajak dan Bea Cukai Pakai Rompior sebagai Terapi Kejut