JAKARTA - Menteri Kebudayaan Fadli Zon dengan tegas membantah adanya campur tangan pemerintah dalam proses penulisan ulang buku sejarah Indonesia yang baru saja diluncurkan. Bahkan, dia mengaku belum sekalipun membaca naskahnya sebelum buku itu resmi beredar.
"Silakan bertanya pada sejarawan, ada nggak intervensi? Tidak ada intervensi," tegas Fadli di kantornya, Minggu (14/12/2025).
Dia melanjutkan, "Bahkan sampai proses terakhir pun, satu lembar pun saya belum lihat. Baru tadi saya lihat. Satu paragraf pun saya enggak pernah lihat."
Menurutnya, proyek penulisan ini lebih dimaksudkan untuk memperbarui khazanah sejarah bangsa. Pemerintah, kata Fadli, sudah lama absen menuliskan narasi perkembangan Indonesia secara komprehensif.
Fadli kemudian merunut timeline-nya. "Tahun '75 kita punya buku Sejarah Nasional Indonesia, lalu 1984, dan yang terakhir itu 'Indonesia dalam Arus Sejarah' di 2012."
Namun begitu, ada celah besar dalam catatan itu. "Isinya cuma sampai era Reformasi. Pemilu 1999 saja tidak tercatat, apalagi pemilu-pemilu yang lebih mutakhir," ujarnya.
Dia menyebut buku baru ini mengakomodasi temuan dan penelitian terkini dari para ahli. Tujuannya tak sekadar dokumentasi.
"Ini akan jadi salah satu acuan penting," jelas Fadli. "Bagian dari upaya menjaga memori kolektif bangsa kita."
Pada akhirnya, bagi Menteri, upaya ini lebih dari sekadar menyusun fakta. "Ini adalah cara kita menemukan kembali identitas nasional. Saya kira itu poin utamanya," tutupnya.
Artikel Terkait
Menaker Terbitkan Aturan Baru, Hanya Enam Bidang Pekerjaan yang Boleh Gunakan Sistem Outsourcing
Kementerian Perdagangan Siap Sesuaikan HET Minyakita, Harga di Pasaran Tembus Rp19.000 per Liter
Penataan Jalan HR Rasuna Said Dikebut, Ditargetkan Rampung Sebelum HUT Jakarta 2026
Konflik Timur Tengah Ancam Investasi Raksasa AI Senilai Rp10.800 Triliun