Prabowo Desak Pencabutan HGU untuk Lahan Huntara Korban Bencana

Jakarta diguyur hujan deras Minggu malam itu, tapi di dalam ruang rapat, pembicaraan justru tentang tanah dan atap untuk mereka yang kehilangan tempat tinggal. Presiden Prabowo Subianto mendengar laporan dari Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, dan langsung menekankan satu hal: lahan untuk hunian sementara (huntara) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat harus segera disediakan. Titik.

“Kepala daerah harus menyiapkan lahan. Pemerintah pusat yang membangun, Pak Presiden. Nah, lahannya ini kadang yang agak bermasalah lama,” ujar Suharyanto memaparkan kendala utama dalam rapat koordinasi penanganan bencana tersebut.

Mendengar itu, Prabowo tak banyak bertele-tele. Negara, tegasnya, wajib mencari solusi yang cepat dan konkret. “Saya kira lahannya harusnya ada. Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, semua K/L, terutama ATR, kehutanan, ATR-BPN dicek semua,” perintahnya.

Ia bahkan menyatakan kesediaannya untuk mengambil langkah tegas. “Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada,” tegas Prabowo, menegaskan prioritas utamanya.

Di sisi lain, Suharyanto mencoba menggambarkan kondisi huntara yang jauh lebih layak daripada tenda darurat. Setiap unit, katanya, dirancang untuk satu keluarga. “Luasnya tipe 36, Pak Presiden. Delapan kali lima. Daripada mereka tinggal di tenda, lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara,” jelasnya.

Prabowo lalu menyelidik lebih detail. “Harganya berapa?” tanyanya singkat.

“Sekitar Rp30 juta, Pak Presiden, satu hunian sementara,” jawab Suharyanto. Ia menambahkan bahwa unit itu sudah lengkap dengan fasilitas dasar. “Ada WC, kamar mandi, siap di dalam satu unit.”

Angka itu dinilai Presiden cukup efisien. Namun begitu, waktu pembangunan juga jadi perhatian. BNPB mencontohkan percepatan yang dilakukan Satgas TNI-Polri di Lewotobi, yang bisa memindahkan 8.000 kepala keluarga dan membangun huntara dalam enam bulan.

“Kalau bisa lebih cepat ya? Kalau bisa lebih cepat dari enam bulan?” tanya Prabowo mendorong.

“Siap, Pak Presiden. Lebih cepat,” balas Suharyanto menyatakan kesiapan.

Memang, idealnya huntara ini hanya dipakai maksimal setahun sebelum warga pindah ke rumah permanen. Tapi kenyataan di lapangan seringkali berbeda, terutama jika urusan lahan berlarut-larut. Untuk mengatasi keterbatasan lahan, BNPB punya beberapa opsi. Selain model rumah keluarga, ada juga desain barak. Jika lahannya memadai, setiap keluarga bisa dapat bidang 8x10 meter, yang nantinya memudahkan pembangunan huntap di lokasi yang sama.

Di akhir pembahasan, Prabowo kembali menekankan pentingnya percepatan tanpa birokrasi yang berbelit. Ia bahkan membuka opsi untuk desain fabrikasi bertingkat jika situasi memaksa. Intinya, semua jalan harus diambil agar korban bencana segera mendapat tempat tinggal yang layak.