Menurut dia, keputusan Rais Aam itu jelas-jelas melenceng dari prosedur yang berlaku.
Gus Yahya lantas menjelaskan, sebenarnya pemberhentian Ketum PBNU itu bisa saja dilakukan, asal sesuai AD/ART. Misalnya, jika yang bersangkutan terbukti mencemarkan nama organisasi, terlibat tindak pidana, merugikan organisasi secara materi, atau melawan hukum organisasi.
Memang, posisi Gus Yahya sebagai Ketum PBNU belakangan ini terus digoyang. Puncaknya, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan meminta dia mundur.
Risalah rapat yang ditandatangani langsung oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar menyatakan dengan jelas:
Namun begitu, dari penuturan Gus Yahya dalam video itu, terlihat jelas ada ketidakpuasan dan rasa tidak adil dalam proses yang dia alami. Persoalan ini masih terus bergulir, dan publik menunggu perkembangan selanjutnya.
Artikel Terkait
Diaspora Indonesia Sambut Hangat Presiden Prabowo di Amman
Kemenag Targetkan Cairkan Rp4,5 Triliun BOP RA dan BOS Madrasah Sebelum Lebaran 2026
Iran Siapkan Opsi Kompromi dan Ancaman Jelang Putaran Baru Perundingan Nuklir dengan AS di Jenewa
Agrinas Bayar Uang Muka Rp21,58 Triliun untuk Truk India Meski DPR Minta Tunda