Jabar Pacu Ekonomi Rp4.000 Triliun Lewat Sinergi Multipihak

Bandung, Rabu lalu Gedung Sate menjadi saksi sebuah pertemuan penting. Para pemimpin dari berbagai latar belakang duduk bersama membahas masa depan ekonomi Jawa Barat. Targetnya ambisius: mendongkrak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hingga Rp4.000 triliun dalam lima tahun ke depan. Angka yang fantastis, tentu saja.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tak menampik bahwa jalan menuju target itu tidak mudah. Menurutnya, ekonomi daerah butuh integrasi kebijakan yang lebih solid. "Sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha sangat diperlukan untuk mencapai target peningkatan PDRB secara berkelanjutan," tegasnya dalam keterangan resmi, Jumat (21/11/2025).

Ia menekankan, akselerasi kebijakan dan investasi di Jawa Barat adalah sebuah keniscayaan. Tanpa itu, sulit membayangkan percepatan pertumbuhan bisa terwujud.

Di sisi lain, Amalia Adininggar dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengingatkan pentingnya pendekatan berbasis data. "Data yang akurat diperlukan untuk memetakan sumber pertumbuhan dan merumuskan strategi pencapaian PDRB Rp4.000 triliun," katanya. Tanpa peta data yang jelas, pembangunan bisa berjalan tanpa arah.

Forum yang bertajuk Economics 360° Roundtable Discussions ini memang dirancang sebagai ruang dialog strategis. Tema besarnya 'Jabar untuk 8 Persen Ekonomi – Menuju Indonesia Emas 2045'. Poppy Zeidra, Founder The Economics 360 & Runway Project Indonesia, menjelaskan bahwa forum ini menghimpun gagasan dari berbagai pemangku kepentingan. "Forum ini hadir sebagai ruang dialog luas yang merangkai gagasan dari berbagai pemangku kepentingan dan untuk merumuskan langkah percepatan ekonomi Jawa Barat secara terukur dan berbasis data," ujar Poppy.

Dia menambahkan, sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bank BJB, Himpi, dan dunia usaha diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi terintegrasi. Tujuannya jelas: mempercepat arus investasi dan memperkuat sektor UMKM.

Dari sudut tata kelola, Burhanuddin Abdullah dari BA Center menyoroti perlunya reformasi. "Kebijakan fiskal daerah yang efisien dan berbasis evidensi menjadi fondasi dalam mendukung pertumbuhan menuju 8 persen," katanya. Fondasi yang kuat, menurutnya, akan mendorong produktivitas jangka panjang.

Sektor kreatif dan digital juga tak ketinggalan. Ahmad Ridha Sabana, Utusan Khusus Presiden Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Digital, menyampaikan bahwa kedua sektor ini ditempatkan sebagai penggerak penting dalam mandat nasional. "Penguatan sektor kreatif dan digital menjadi bagian dari strategi nasional dalam memperluas kontribusi ekonomi baru berbasis inovasi," paparnya.

Soal akuntabilitas, Eydu Oktain Panjaitan dari BPK Provinsi Jawa Barat punya catatan tersendiri. Efektivitas belanja publik dan tata kelola, dalam pandangannya, adalah bagian tak terpisahkan dari pembangunan ekonomi. "Akuntabilitas dan efektivitas belanja daerah merupakan pilar penting dalam mendukung agenda pertumbuhan Jawa Barat," tegas Eydu.

Tak ketinggalan, peran koperasi juga disoroti. Rully Nuryanto, Staf Ahli Menteri Koperasi, mewakili menteri menyampaikan bahwa revitalisasi koperasi modern akan menjadi tulang punggung partisipasi ekonomi warga. "Penguatan koperasi modern diharapkan mampu meningkatkan pembiayaan produktif dan memperkuat keterlibatan pelaku usaha rakyat," ujarnya.

Semua elemen ini, jika bersinergi, diharapkan bisa mendorong Jawa Barat dan Indonesia menuju target pertumbuhan 8 persen dan visi Indonesia Emas 2045. Sebuah mimpi besar yang butuh kerja keras, tentunya.

(Dhera Arizona)