JAKARTA – Target pemerintah terlihat ambisius: nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026. Tapi bagaimana caranya? Menurut Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, kuncinya ada di kolaborasi. Bukan hanya antara pusat dan daerah, tapi juga melibatkan swasta, akademisi, sampai lembaga riset.
"Mandatnya jelas," tegas pria yang akrab disapa Cak Imin dalam Seminar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 INDEF, Kamis (20/11). "Kolaborasi itu mutlak untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem."
Angkanya sendiri cukup mengkhawatirkan. Dari total 23,85 juta orang miskin, sekitar 2,38 juta masuk kategori kemiskinan ekstrem. Ini yang harus dipangkas habis.
Nah, di sisi lain, pendekatannya juga diubah. Cak Imin bilang, pemberdayaan kini jadi landasan kebijakan. Bukan lagi sekadar bagi-bagi bantuan sosial. "Pemberdayaan adalah mandat konstitusi," ujarnya dengan tegas. "Intinya, janji republik ini kepada seluruh warganya."
Memang, paradigma lama harus ditinggalkan. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti di level makro. Harus sampai ke bawah. Caranya? Dengan memastikan kelompok produktif dapat akses kerja, skill, dan peluang usaha yang lebih luas. "Hanya dengan pemberdayaan kita bisa mengurai kemacetan struktural," tuturnya.
Lalu, apa yang jadi senjata andalan? Salah satunya adalah Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Basis data ini diharapkan bisa jadi game changer. Fondasi untuk intervensi yang tepat sasaran, sekaligus mengakhiri beda data antar-instansi yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
Artikel Terkait
Gibran Soroti Kerugian Rp 9.000 Triliun Akibat Manipulasi Faktur Ekspor-Impor
Prabowo Mundur dari Ketum IPSI Usai 34 Tahun, Fokus ke Tugas Presiden
KPK Tangkap Bupati Tulungagung dalam OTT Kasus Pemerasan
KPK Amankan Bupati Tulungagung dan 12 Pihak Lain dalam OTT, Sita Uang Ratusan Juta