JAKARTA – Target pemerintah terlihat ambisius: nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026. Tapi bagaimana caranya? Menurut Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, kuncinya ada di kolaborasi. Bukan hanya antara pusat dan daerah, tapi juga melibatkan swasta, akademisi, sampai lembaga riset.
"Mandatnya jelas," tegas pria yang akrab disapa Cak Imin dalam Seminar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 INDEF, Kamis (20/11). "Kolaborasi itu mutlak untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem."
Angkanya sendiri cukup mengkhawatirkan. Dari total 23,85 juta orang miskin, sekitar 2,38 juta masuk kategori kemiskinan ekstrem. Ini yang harus dipangkas habis.
Nah, di sisi lain, pendekatannya juga diubah. Cak Imin bilang, pemberdayaan kini jadi landasan kebijakan. Bukan lagi sekadar bagi-bagi bantuan sosial. "Pemberdayaan adalah mandat konstitusi," ujarnya dengan tegas. "Intinya, janji republik ini kepada seluruh warganya."
Memang, paradigma lama harus ditinggalkan. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti di level makro. Harus sampai ke bawah. Caranya? Dengan memastikan kelompok produktif dapat akses kerja, skill, dan peluang usaha yang lebih luas. "Hanya dengan pemberdayaan kita bisa mengurai kemacetan struktural," tuturnya.
Lalu, apa yang jadi senjata andalan? Salah satunya adalah Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Basis data ini diharapkan bisa jadi game changer. Fondasi untuk intervensi yang tepat sasaran, sekaligus mengakhiri beda data antar-instansi yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
Artikel Terkait
David da Silva Siap Tinggalkan Nostalgia, Bawa Malut United Serang Markas Persebaya
Ekonom UI: Defisit APBN 2025 Masih Aman, Bukan Sinyal Krisis
KPK Beberkan Pengembalian Rp 100 Miliar Terkait Kasus Kuota Haji
Kemnaker Tegaskan: Kabar Cairnya BSU 2026 Masih Hoaks, Waspada Penipuan!