Cak Imin Soroti Kunci Utama Hapus Kemiskinan Ekstrem pada 2026

Target pemerintah memang ambisius: nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026. Tapi, bagaimana caranya? Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, menegaskan bahwa ini bukan pekerjaan mudah. Butuh kerja sama dari semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga swasta.

"Mandatnya jelas kolaborasi," ujar Menko Pemberdayaan Masyarakat itu dalam Seminar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 INDEF di Jakarta, Kamis (20/11/2025). Menurutnya, akademisi dan lembaga riset juga harus dilibatkan. Semuanya harus bergerak bersama.

Angkanya sendiri cukup mencengangkan. Dari sekitar 23,85 juta orang miskin, sebanyak 2,38 juta di antaranya masih hidup dalam kemiskinan ekstrem. Ini yang harus jadi prioritas.

Nah, di sisi lain, pendekatannya pun diubah. Pemerintah kini lebih mengedepankan pemberdayaan. Bukan sekadar bagi-bagi bantuan sosial. "Pemberdayaan adalah mandat konstitusi inti dari janji republik ini kepada seluruh warganya," tegasnya. Paradigma lama harus ditinggalkan. Pertumbuhan ekonomi tak boleh berhenti di angka makro saja, tapi harus benar-benar dirasakan rakyat.

Intinya, penanganan kemiskinan harus bikin masyarakat mandiri. Bukan malah bergantung terus. Pemerintah ingin memastikan kelompok produktif dapat akses kerja, keterampilan, dan peluang usaha yang lebih luas. "Hanya dengan pemberdayaan kita dapat mengurai kemacetan struktural untuk memajukan kesejahteraan umum," katanya lagi.

Lalu, apa kunci agar programnya tepat sasaran? Di sinilah peran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) disebut-sebut sebagai game changer. Basis data tunggal ini diharapkan bisa jadi fondasi intervensi yang akurat. Sekaligus mengakhiri selisih data antar-instansi yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

Tak kalah penting, Cak Imin menyoroti ekonomi desa. Ini jadi jalur percepatan yang vital. Pemerintah berupaya menumbuhkan ekosistem baru di tingkat lokal. Caranya? Lewat penguatan koperasi desa, menggali potensi pertanian, hingga mendorong usaha komunitas yang berkelanjutan.

Di lapangan, upaya percepatan juga dilakukan dengan memperluas program pelatihan singkat. Tujuannya jelas: agar keluarga miskin ekstrem punya bekal untuk segera masuk ke pasar kerja. Dengan begitu, ketergantungan pada bansos yang menyerap anggaran besar bisa dikurangi.

Kebijakan ini sendiri merupakan bagian dari arah besar pembangunan yang sudah digariskan Presiden Prabowo Subianto. Namun, Cak Imin menyadari satu hal. "Kami menyadari desain kebijakan bisa dibuat di pusat, tetapi keberhasilan lahir dari daerah dan di tengah-tengah masyarakat," pungkasnya. Semuanya bermuara di sana.