IPM Indonesia 2025 Capai 75,90, Menko PMK Pratikno: Ini Hasil Gotong Royong

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyambut positif laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2025 mencapai 75,90. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 75,02.

Pratikno menegaskan bahwa kenaikan IPM ini merupakan cerminan nyata dari kemajuan pembangunan manusia Indonesia. Ia menyebut hal ini merupakan buah dari kerja keras seluruh elemen bangsa.

"Di balik angka ini, ada kerja keras jutaan orang, seperti guru yang membimbing dengan sabar, tenaga kesehatan yang menjaga tanpa lelah, dan keluarga yang berjuang untuk masa depan anak-anaknya. Kenaikan IPM ini adalah hasil gotong royong kita semua," ujar Pratikno, Kamis (6/11).

Peningkatan Merata di Semua Komponen IPM

Menko PMK menjelaskan bahwa peningkatan ini terjadi secara merata di seluruh komponen pembentuk IPM, yang meliputi harapan hidup, harapan lama sekolah, hingga pengeluaran riil per kapita. Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan manusia telah dijalankan secara terarah, konsisten, dan berkesinambungan.

"Ketika kebijakan antarsektor saling terhubung dan memperkuat, hasilnya tidak hanya tercermin pada angka, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat yang kian membaik. Di situlah makna sebenarnya dari koordinasi pembangunan manusia," tambah Pratikno.

Dukungan Program PHTC Presiden Prabowo Subianto

Kenaikan IPM Indonesia ini juga disebut sejalan dengan implementasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Beberapa capaian konkret program tersebut antara lain:

• Bidang Pendidikan: Revitalisasi 16.698 sekolah dan madrasah serta digitalisasi pembelajaran melalui distribusi 124.253 unit Interactive Flat Panel (IFP).
• Bidang Kesehatan: Layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah menjangkau 45,5 juta warga dan program skrining massal TBC untuk memperkuat deteksi dini.

Fokus pada Pemerataan di Daerah Tertinggal

Meski capaian nasional ini menggembirakan, Pratikno menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperhatikan tantangan pemerataan. Kemenko PMK akan mengarahkan koordinasi lintas sektor untuk memperkuat daerah-daerah dengan IPM yang masih tertinggal.

Data BPS menunjukkan lima provinsi dengan IPM terendah, yaitu:

• Papua Pegunungan (54,91)
• Papua Tengah (60,64)
• Papua Barat (68,48)
• Papua Selatan (69,54)
• Nusa Tenggara Timur (69,89)

"Masih ada wilayah yang perlu kita dorong bersama. Namun, arah kita sudah jelas, yakni menuju Indonesia yang makin setara, sehat, dan cerdas. Pemerintah hadir untuk semua dan akan terus bekerja agar manfaat pembangunan dirasakan lebih merata," tegas Pratikno.

Ke depan, Kemenko PMK berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan manusia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Capaian IPM 2025 ini diharapkan menjadi pijakan untuk mempercepat pembangunan yang berpusat pada manusia untuk seluruh rakyat Indonesia.