NasDem Desak Gibran Segera Pindah Kantor ke IKN: Dorong Aktivasi Infrastruktur dan Cegah Pemborosan!

Saan mengungkapkan bahwa sejak tahap pertama pembangunan IKN (2020–2024), negara telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp89 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Dana tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur dasar dan fasilitas perkantoran lembaga eksekutif.

Sementara dari sisi investasi non-APBN, tercatat proyek swasta dan BUMN telah menyumbang nilai investasi mencapai Rp58,41 triliun.

Untuk tahap kedua pembangunan, pemerintah kembali merencanakan kebutuhan anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk melanjutkan pembangunan jalan dan perkantoran di IKN.

Di tengah kondisi fiskal yang mengharuskan efisiensi, NasDem mengingatkan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan proyek. 

Saan menekankan bahwa setiap rupiah yang sudah dikucurkan harus diimbangi dengan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur.

“Dalam situasi efisiensi anggaran saat ini, pemerintah harus menyesuaikan program pembangunan dengan ketersediaan dana. Infrastruktur yang telah terbangun di IKN perlu segera diaktifkan untuk menghindari potensi pemborosan,” ujar Saan.

Desakan dari NasDem ini datang di tengah keraguan sebagian pihak terhadap kesiapan teknis dan politik dalam proses pemindahan ibu kota negara.

Namun, NasDem memandang bahwa komitmen awal dengan menghadirkan simbol pemerintahan di IKN, seperti Wakil Presiden dan kementerian kunci, akan memberi sinyal kuat bahwa proyek ini bukan sekadar wacana.

Sampai berita ini diturunkan, pemerintah pusat belum mengumumkan secara resmi jadwal pemindahan institusi kenegaraan ke IKN, meskipun pembangunan fisik di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) telah menunjukkan progres signifikan.

Sumber: Suara