“Kalau bicara pemakzulan, kita bicara soal hukum, bukan soal tidak suka atau perbedaan politik. Sampai hari ini, tidak ada satupun dasar hukum yang sah yang dapat menjustifikasi pemakzulan Wapres Gibran. Lalu atas dasar apa PB HMI ikut-ikutan mendukung manuver tersebut?” lanjut Ilank.
Gibran Center menekankan bahwa organisasi mahasiswa seperti HMI seharusnya berada di garda depan menjaga nilai-nilai objektivitas dan konstitusionalisme, bukan menjadi alat agitasi kelompok-kelompok yang kalah secara politik.
Illank juga menyinggung bahwa sikap PB HMI ini menunjukkan degradasi arah gerakan mahasiswa yang hari ini terjebak dalam manuver elite dan kehilangan posisi strategis sebagai kekuatan moral bangsa.
“Kami menghargai perbedaan pendapat, tapi organisasi seperti HMI harus tampil elegan, berbicara berdasarkan fakta hukum dan data, bukan ikut-ikutan dalam arus politik kekuasaan yang sedang cari panggung,” pungkasnya.
Gibran Center Sulsel menyerukan kepada seluruh elemen pemuda dan mahasiswa agar tetap menjaga integritas gerakan, serta tidak mudah diseret dalam pusaran konflik politik yang tidak berdasar hukum.
Senada itu, Ketua Gibran Center Sulsel Taufik Hidayat juga merespons keras pernyataan dari PB HMI soal usulan pemakzulan Wapres Gibran.
“Ini tentu menciderai konstitusi dimana kita ketahui pemakzulan dilakukan apabila ada kesalahan besar dilakukan Wapres, pertanyaannya apa yang dilakukan? Apakah ada kasus yang melibatkannya.” tanya Taufik saat dihubungi.
Seharusnya lanjut dia, PB HMI bisa mengambil sikap objektif untuk menilai pemerintahan Prabowo-Gibran.
“HMI lembaga mahasiswa yang besar, perjalanan mereka didunia politik, pemerintahan sudah tuntas. Pernyataan yang muncul soal usulan pemakzulan tentu bagi kita menciderai lembaga hijau hitam.” tambahnya.
Sumber: IdeaTimes
Artikel Terkait
Dokter Tifa Bongkar Kejanggalan Salinan Ijazah Jokowi di KPU, Ini 3 Fakta Mencengangkan!
Geng Solo Masih Berkuasa? Ini Fakta Setahun Pemerintahan Prabowo!
Listyo Sigit Dituding Selamatkan Keluarga Jokowi, Ini Kata Profesor Ikrar Soal Penaikan Pangkat Komjen!
DPR Dapat Rp702 Juta Buat Libur, Ternyata Ini yang Bikin Mereka Rela Tunjangan Rumah Dihapus!