Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Desak Prabowo Tindak Tegas Erick Thohir

MURIANETWORK.COM – Desakan agar Presiden Prabowo Subianto menindak tegas Erick Thohir bergulir. Kali ini, tuntutan datang dari Ketua Umum PP Himpunan Mahasiswa Al Washliyah, Abdul Razak Nasution. Intinya, Erick sebagai mantan Menteri BUMN diminta bertanggung jawab secara hukum atas dugaan penyimpangan pengelolaan aset negara.

Razak melihat pernyataan terbuka Prabowo di Rakornas Kemendagri, Sentul, Senin lalu, bukan sekadar wacana. Baginya, itu sinyal kuat. Era pembiaran dan impunitas di tubuh BUMN, katanya, harus segera ditutup.

“Kami mendukung penuh Presiden Prabowo,” ujar Razak dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/2).

“Pernyataan beliau sangat tegas dan jelas, pimpinan BUMN lama tidak boleh lepas tangan. Ini keberanian politik yang selama ini ditunggu rakyat.”

Ia secara khusus menyoroti periode kepemimpinan Erick Thohir di kementerian BUMN, dari 2019 hingga 2025. Menurut Razak, saat itulah restrukturisasi dan konsolidasi BUMN digulirkan secara penuh. Nah, jika kini muncul indikasi kerugian negara, maka pucuk pimpinan saat itu tak boleh lepas dari pemeriksaan.

“Erick Thohir memegang kendali penuh. Jika ada indikasi kerugian, tidak ada alasan untuk tidak memeriksa dan mencopot yang bersangkutan, termasuk memprosesnya secara hukum,” tegasnya.

Razak lantas mengutip pepatah lama, ‘ikan busuk dari kepala’. Tanggung jawab utama, dalam pandangannya, memang ada di pimpinan tertinggi kementerian saat kebijakan itu berjalan. Ia yakin Presiden Prabowo tak akan menutup mata.

Karena itu, organisasinya mendorong Kejaksaan Agung untuk bertindak cepat. Semua pihak yang terlibat harus diusut, tak terkecuali. Ia menyebut dua kasus yang mencuat: dugaan penjualan solar nonsubsidi dan persoalan tata kelola minyak mentah serta produk kilang Pertamina pada periode 2018–2023.

“Jika Presiden sudah bicara seterang ini, aparat penegak hukum wajib bergerak. Jangan tebang pilih,” tandas Razak.

Pesan akhirnya jelas: siapapun yang terlibat, harus diproses.