Polemik Ijazah Jokowi: Dari Debat Gagasan ke Ranah Hukum, Ada Hitungan Politik di Baliknya

Polemik seputar ijazah Presiden Joko Widodo tampaknya tak kunjung reda. Namun, ada pergeseran yang menarik diamati. Menurut pengamat politik dari Politika Research & Consulting (PRC), Nurul Fatta, perdebatan yang awalnya berkutat di wilayah gagasan dan argumentasi kini mulai merambah ke ranah yang berbeda: ranah hukum.

"Isu ijazah ini yang awalnya adu gagasan, saling adu argumentasi, sekarang malah menjadi masalah hukum," ujar Nurul Fatta dalam pernyataannya kepada media, Jumat lalu.

Perubahan arah ini, menurutnya, bukan tanpa konsekuensi. Ia melihat potensi dampak politik yang cukup signifikan, dan semuanya sangat bergantung pada sikap Jokowi sendiri dalam menanggapi gelombang isu ini.

Yang menarik, Nurul Fatta justru melihat ada kemungkinan keuntungan politik di balik situasi yang berlarut-larut ini. Asalkan, Jokowi memilih untuk tidak mengambil langkah tegas dan membiarkan polemik terus bergulir.

"Kalau misalkan Pak Jokowi menikmati isu ini, dan tidak berbuat apa-apa, bisa jadi kita melihatnya isu ini justru menguntungkan buat keluarga Jokowi," jelasnya.

Lantas, keuntungan seperti apa? Salah satunya adalah terpeliharanya polarisasi di tengah masyarakat. Dalam kondisi terpolarisasi, kelompok pendukung fanatik akan semakin mengeras posisinya. Mereka merasa perlu untuk terus membela, dan ikatan emosional mereka dengan figur yang dibela justru menguat.

"Artinya, masyarakat dibiarkan terpolarisasi. Orang yang fanatik sama Pak Jokowi, dia akan terus mengingat Pak Jokowi dan mereka akan melakukan pembelaan," papar Nurul Fatta.

Karakter publik Indonesia, lanjutnya, memang cenderung mudah tersentuh secara emosional. Itu sebabnya isu-isu seperti ini punya daya tahan yang luar biasa lama di ruang publik. Sentimen itu tidak mudah menguap.

"Publik sebagian besar ini kan mudah tersentuh emosionalnya. Jadi publik yang emosionalnya kuat terhadap Pak Jokowi, dia akan membela," katanya menegaskan.

Dari sinilah dampak elektoralnya mulai terlihat. Selama isu ini tetap hidup, ingatan dan loyalitas emosional sekelompok masyarakat terhadap Jokowi akan terus terjaga. Loyalitas semacam ini, dalam politik, adalah aset berharga.

Pada akhirnya, kelompok masyarakat yang terikat secara emosional ini bisa menjadi basis dukungan yang solid untuk kontestasi politik di masa yang akan datang.

"Sehingga, kelompok masyarakat yang seperti ini masih bisa dijadikan ceruk suara dalam politik elektoral nanti," pungkas Nurul Fatta.