Permohonan Maaf untuk SBY dan Demokrat Akhirnya Muncul
[Ilustrasi: Logo atau cuplikan dari kanal YouTube Kajian Online]
Langkah permintaan maaf dari pengelola YouTube Kajian Online kepada Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat akhirnya terealisasi. Politikus Demokrat, Andi Arief, menyatakan pihaknya menerima permohonan maaf itu. Ia berharap kejadian serupa tak lagi terjadi di masa mendatang.
“Kami sambut baik permohonan maaf akun YouTube Kajian Online kepada Pak SBY dan Partai Demokrat,” tulis Andi Arief di Facebook-nya, Senin (5/1/2026).
“Mudah-mudahan ke depan tidak terulang dan bisa menjadi pelajaran,” tambahnya.
Namun begitu, ada satu poin yang ditegaskan Andi dengan cukup keras. Isu seputar ijazah Presiden Joko Widodo yang sempat ramai beberapa waktu lalu, menurutnya, sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan SBY ataupun Partai Demokrat. “Sekali lagi, soal ijazah Pak Jokowi tak ada urusan dengan Pak SBY dan Partai Demokrat,” tegasnya.
Di sisi lain, meski satu akun sudah meminta maaf, ternyata belum selesai urusannya. Partai Demokrat masih menunggu respons dari sejumlah akun lain yang sebelumnya sudah mereka kirimi somasi. “Kami masih menunggu sikap beberapa akun lagi yang sudah dikirim somasi,” pungkas Andi.
Permintaan maaf dari Kajian Online sendiri disampaikan lewat sebuah pernyataan terbuka di kanalnya. Pengelola mengakui telah menurunkan beberapa konten dan merevisi materi lainnya setelah mendapat masukan. Mereka menyebut konten-konten sebelumnya dinilai kurang profesional dan tidak berimbang.
“Mengawali video ini saya ingin meminta maaf dan berterima kasih kepada Pak SBY dan juga Partai Demokrat yang sudah memberikan saran pandangannya terkait beberapa konten di kajian online yang perlu mungkin lebih profesional, lebih baik. Dan beberapa yang harus di-take down sudah kita take down,” ujar pengelola Kajian Online.
Langkah ini, di mata banyak pengamat, bisa dibilang cukup cepat. Tapi ya, apakah ini akan jadi penutup kasus? Masih harus dilihat nanti. Soalnya, seperti kata Andi Arief, masih ada beberapa pihak lain yang ditunggu sikapnya.
Artikel Terkait
Anggota DPR Desak Percepat Regulasi PPPK untuk 630 Ribu Guru Madrasah
Koordinator KKN UGM 1985 Klaim Tak Kenal Joko Widodo
Rocky Gerung Soroti Rp17 Triliun untuk Dewan Perdamaian Trump: Harga Sebuah Buku dan Nyawa Anak di NTT
Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Desak Prabowo Tindak Tegas Erick Thohir