Dia mencoba melihat dari sudut lain. Seandainya Jokowi masih aktif sebagai kepala negara, tentu undangan semacam itu adalah hal yang wajar. Tapi posisinya sekarang sudah berbeda. Tidak otomatis lagi mendapat tiket gratis untuk acara-acara bergengsi.
"Karena kalau dia diundang sebagai presiden, saya pikir itu hak, maksudnya sebagai pimpinan negara wajar kan gitu," jelasnya.
"Ini kan bukan pimpinan negara, bahasa Inggrisnya terbata-bata, pengalamannya juga mencurigakan buat bangsa Indonesia," lanjut Syahganda tanpa tedeng aling-aling.
Kesimpulannya, dia meragukan keras kemungkinan Jokowi hadir tanpa mengeluarkan biaya. Logikanya sederhana: forum itu diselenggarakan oleh perusahaan bisnis, bukan lembaga sosial.
"Tidak mungkin Jokowi masuk gratisan di situ karena ini perusahaan bisnis bukan yayasan sosial. Kalau yayasan pengabdian masyarakat bisa saja, tapi kalau ini ya nggak mungkin dong," pungkasnya dengan nada penuh keyakinan.
Artikel Terkait
Dokter Tifa Ungkap Enam Versi Ijazah Jokowi, Soroti Emboss Misterius dari Polda
PKS di Persimpangan: Ikut Arus Kekuasaan atau Teguh pada Prinsip?
Ahok Bongkar Motif di Balik Wacana Pilkada Lewat DPRD: Ini Pasar Gelap Politik!
Di Tengah Sorak Petani Karawang, Prabowo Sindir Elit yang Kerjanya Cuma Ngejek