Faizal Assegaf Desak Jokowi dan Megawati Segera Berembuk

MURIANETWORK.COM

Jakarta diguncang lagi. Kali ini, suara Faizal Assegaf, seorang kritikus politik, menyerukan hal yang cukup mengejutkan: mantan presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri diminta untuk segera berembuk. Tujuannya jelas, tapi pelaksanaannya? Mungkin tidak semudah itu.

Menurut Faizal, ketegangan politik di level elite sudah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Ia khawatir persepsi publik bisa terpengaruh, terutama dalam menanggapi isu-isu sensitif seperti dugaan pemalsuan ijazah yang masih terus bergulir hingga sekarang.

Pernyataan ini disampaikan Faizal setelah ia bertemu dengan Ketua Komisi Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, di kantornya di Jakarta, Jumat lalu, 21 November 2025. Ia berbicara dengan nada serius, menekankan bahwa situasi saat ini butuh penanganan segera.

“Dialog di level tertinggi diperlukan agar publik melihat bahwa tidak ada intervensi politik dalam proses peradilan. Sekaligus mediasi antar-elite dapat memperkuat independensi proses hukum,” tegas Faizal.

Di sisi lain, Faizal juga mengingatkan agar diskursus publik jangan sampai dibelokkan. Jangan sampai isu ini jadi sekadar konten sensasional atau alat kepentingan politik sesaat. Yang penting, komunikasi politik harus tetap terbuka dan tidak terputus di tengah jalan.

Ia mendesak kedua tokoh itu untuk mengedepankan kepentingan yang lebih besar. Bukan sekadar urusan partai atau kelompok, melainkan bagaimana menjaga stabilitas negara.

“Kedua tokoh harus tampil menunjukkan sikap kenegarawanan. Kepentingan negara harus di atas kepentingan politik,” ujarnya lagi.

Meski begitu, Faizal menegaskan bahwa kasus dugaan pemalsuan ijazah harus tetap diselesaikan di pengadilan. Proses hukum tidak boleh dikorbankan. Namun, stabilitas publik juga harus dijaga. Itu sebabnya, menurutnya, ruang komunikasi politik harus tetap dibuka lebar.

Di akhir pernyataannya, Faizal menyatakan dukungan penuh kepada Komisi Reformasi Polri.

“Kami mendukung langkah-langkah yang tengah dijalankan Komisi Reformasi Polri untuk menjadi institusi yang mampu bekerja secara profesional serta bebas dari tekanan politik dalam menangani isu publik yang sensitif.”

Nada Faizal terdengar jelas: dia ingin politik tidak mengganggu hukum, tapi juga tidak ingin hukum mengabaikan stabilitas. Sebuah harapan yang berat, tapi perlu diupayakan.