Kontroversi muncul saat Cucun menghadiri Rapat Konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bandung. Dalam acara tersebut, seorang peserta yang mewakili ahli gizi memberikan masukan mengenai pentingnya melibatkan tenaga profesional bersertifikasi dalam program MBG. Peserta tersebut menyarankan agar Badan Gizi Nasional (BGN) berkolaborasi dengan organisasi profesi seperti Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) untuk memastikan kualitas gizi yang diberikan.
Namun, Cucun memotong pembicaraan peserta tersebut dan menyebutnya sebagai "anak muda arogan". Dalam pernyataannya yang viral, Cucun menegaskan bahwa pembuat kebijakan adalah dirinya selaku Wakil Ketua DPR. Ia menyatakan akan mengubah diksi "ahli gizi" menjadi "tenaga yang menangani gizi" dalam program MBG.
Lebih lanjut, Cucun mengusulkan bahwa peran ahli gizi dapat digantikan oleh lulusan SMA yang diberi pelatihan selama tiga bulan dan sertifikasi dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Pernyataan inilah yang memicu reaksi keras dari publik dan profesional di bidang gizi.
Reaksi Publik dan Dampaknya
Pernyataan kontroversial Cucun Ahmad Syamsurijal langsung menuai kritik dari berbagai kalangan. Media sosial, khususnya Instagram pribadinya, dibanjiri komentar pedas dan sindiran dari warganet. Banyak netizen yang menilai pernyataannya arogan dan merendahkan profesi ahli gizi.
Beberapa komentar yang viral antara lain menyoroti sikapnya yang dianggap tidak menghargai masukan dari tenaga profesional. Ada juga yang mengecam usulannya untuk menggantikan peran ahli gizi dengan lulusan SMA yang hanya dilatih singkat, dengan alasan bahwa gizi adalah bidang kompleks yang membutuhkan keahlian khusus.
Hingga berita ini ditulis, Cucun belum memberikan tanggapan resmi lebih lanjut mengenai kontroversi ini. Pernyataannya terus menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan publik dan praktisi kesehatan.
Artikel Terkait
Hashim Djojohadikusumo: 4 Alasan Kuat Prabowo Menang Pilpres 2029
Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan 11 Anggota Panja RUU KUHAP ke MKD, Ini Sebabnya
KPU Surakarta Musnahkan Dokumen Jokowi Calon Wali Kota Solo 2005, Ini Alasannya
KPU Surakarta Musnahkan Dokumen Jokowi: Alasan, Fakta, dan Kontroversi