Puan Maharani Soroti Transisi Energi Berkeadilan & Tata Kelola AI di MIKTA 2025

Fungsi Krusial Parlemen dalam Transisi Energi dan Tata Kelola AI

Sebagai pimpinan legislatif, Puan Maharani menekankan peran vital parlemen dalam memastikan transisi energi yang adil dan inklusif. Parlemen diharapkan dapat menetapkan arah kebijakan yang jelas, mengesahkan regulasi yang mendukung investasi energi terbarukan, serta melindungi pekerja dan masyarakat terdampak.

Fungsi anggaran dan pengawasan parlemen juga disebut sebagai elemen kunci. "Kita memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pendanaan untuk transisi tidak lenyap dalam birokrasi, tetapi benar-benar menjangkau pihak-pihak yang paling membutuhkan," jelas Puan.

Dalam konteks tata kelola AI, Puan menyerukan pentingnya menetapkan batasan etis yang jelas. "Kita harus menentukan bagaimana data dikumpulkan dan digunakan, bagaimana bias dikelola, dan bagaimana akuntabilitas tetap berada di tangan manusia yang terpilih," paparnya.

MIKTA sebagai Jembatan Kerja Sama Global

Dalam forum tersebut, Puan Maharani mendorong negara-negara MIKTA untuk memperkuat advokasi pendanaan konsesi, transfer teknologi, dan model pembiayaan inovatif. Hal ini dianggap crucial untuk memungkinkan negara berkembang mengadopsi energi bersih dan memanfaatkan AI untuk pembangunan.

"Pandangan Indonesia sederhana: transisi menuju energi yang lebih bersih harus memberikan keadilan, ketahanan, dan martabat. AI harus dikelola dengan cara yang memberdayakan masyarakat, dan manfaatnya harus dibagi secara merata, bukan dipusatkan," ungkap Puan menutup paparannya.

Kehadiran Puan Maharani dalam forum MIKTA 2025 ini menegaskan komitmen Indonesia dalam memainkan peran aktif di kancah global, khususnya dalam isu-isu strategis seperti transisi energi dan tata kelola teknologi masa depan.