Puan Maharani Ungkap Strategi Transisi Energi Berkeadilan dan Tata Kelola AI di Forum MIKTA 2025

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menjadi pembicara kunci dalam forum 11th MIKTA Speakers' Consultation 2025 yang berlangsung di Seoul, Korea Selatan. Dalam forum yang menghimpun negara-negara kekuatan menengah seperti Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia ini, Puan menyoroti isu strategis transisi energi dan tata kelola teknologi Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Pada sesi bertajuk 'Peran Parlemen dalam Memastikan Transisi Energi Berkeadilan di Era AI dan Krisis Iklim', Puan Maharani menekankan bahwa transisi energi tidak hanya tentang aspek teknis, tetapi juga dimensi sosial dan politik yang kompleks. Ia memperingatkan bahwa transisi yang dikelola dengan buruk berpotensi memperdalam ketimpangan sosial dan ekonomi, baik di dalam negeri maupun antarnegara.

Transisi Energi Berkeadilan: Solusi atau Masalah Baru?

Puan Maharani menggarisbawahi bahwa transisi energi yang adil harus mencakup perlindungan bagi masyarakat terdampak. "Ketika pembangkit listrik tenaga batu bara tutup, para pekerja kehilangan mata pencaharian. Saat industri bergeser, ekonomi lokal bisa terpuruk. Dan ketika harga energi melonjak, kelompok masyarakat paling rentan yang pertama kali merasakan dampaknya," ujarnya.

Menurut pandangan resmi yang disampaikan, Indonesia menganggap transisi energi yang mengabaikan kepentingan rakyat bukanlah transisi yang berkelanjutan. Puan menegaskan bahwa tanpa perencanaan yang matang, transisi energi justru berisiko menimbulkan ketegangan sosial dan ketidakadilan, alih-alih menyelesaikan masalah lingkungan.

Peran Strategis AI dan Tantangan Kesenjangan Teknologi

Di sisi lain, Puan Maharani mengakui potensi besar Artificial Intelligence (AI) sebagai teknologi strategis pendorong pertumbuhan ekonomi masa depan. Namun, ia mengingatkan bahwa AI juga membawa tantangan tersendiri, khususnya dalam hal kebutuhan energi yang tinggi dan potensi memperlebar kesenjangan teknologi antara negara maju dan berkembang.

"Indonesia secara konsisten mendorong kerja sama internasional untuk tata kelola AI yang inklusif, berpusat pada manusia, dan adil bagi negara-negara berkembang," tegasnya. Pemanfaatan AI, menurutnya, dapat berkontribusi langsung terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) jika dikelola dengan bijak dan berpihak pada kepentingan rakyat.