Puan Maharani Ungkap Strategi Transisi Energi Berkeadilan dan Tata Kelola AI di Forum MIKTA 2025

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menjadi pembicara kunci dalam forum 11th MIKTA Speakers' Consultation 2025 yang berlangsung di Seoul, Korea Selatan. Dalam forum yang menghimpun negara-negara kekuatan menengah seperti Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia ini, Puan menyoroti isu strategis transisi energi dan tata kelola teknologi Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Pada sesi bertajuk 'Peran Parlemen dalam Memastikan Transisi Energi Berkeadilan di Era AI dan Krisis Iklim', Puan Maharani menekankan bahwa transisi energi tidak hanya tentang aspek teknis, tetapi juga dimensi sosial dan politik yang kompleks. Ia memperingatkan bahwa transisi yang dikelola dengan buruk berpotensi memperdalam ketimpangan sosial dan ekonomi, baik di dalam negeri maupun antarnegara.

Transisi Energi Berkeadilan: Solusi atau Masalah Baru?

Puan Maharani menggarisbawahi bahwa transisi energi yang adil harus mencakup perlindungan bagi masyarakat terdampak. "Ketika pembangkit listrik tenaga batu bara tutup, para pekerja kehilangan mata pencaharian. Saat industri bergeser, ekonomi lokal bisa terpuruk. Dan ketika harga energi melonjak, kelompok masyarakat paling rentan yang pertama kali merasakan dampaknya," ujarnya.

Menurut pandangan resmi yang disampaikan, Indonesia menganggap transisi energi yang mengabaikan kepentingan rakyat bukanlah transisi yang berkelanjutan. Puan menegaskan bahwa tanpa perencanaan yang matang, transisi energi justru berisiko menimbulkan ketegangan sosial dan ketidakadilan, alih-alih menyelesaikan masalah lingkungan.

Peran Strategis AI dan Tantangan Kesenjangan Teknologi

Di sisi lain, Puan Maharani mengakui potensi besar Artificial Intelligence (AI) sebagai teknologi strategis pendorong pertumbuhan ekonomi masa depan. Namun, ia mengingatkan bahwa AI juga membawa tantangan tersendiri, khususnya dalam hal kebutuhan energi yang tinggi dan potensi memperlebar kesenjangan teknologi antara negara maju dan berkembang.

"Indonesia secara konsisten mendorong kerja sama internasional untuk tata kelola AI yang inklusif, berpusat pada manusia, dan adil bagi negara-negara berkembang," tegasnya. Pemanfaatan AI, menurutnya, dapat berkontribusi langsung terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) jika dikelola dengan bijak dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Fungsi Krusial Parlemen dalam Transisi Energi dan Tata Kelola AI

Sebagai pimpinan legislatif, Puan Maharani menekankan peran vital parlemen dalam memastikan transisi energi yang adil dan inklusif. Parlemen diharapkan dapat menetapkan arah kebijakan yang jelas, mengesahkan regulasi yang mendukung investasi energi terbarukan, serta melindungi pekerja dan masyarakat terdampak.

Fungsi anggaran dan pengawasan parlemen juga disebut sebagai elemen kunci. "Kita memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pendanaan untuk transisi tidak lenyap dalam birokrasi, tetapi benar-benar menjangkau pihak-pihak yang paling membutuhkan," jelas Puan.

Dalam konteks tata kelola AI, Puan menyerukan pentingnya menetapkan batasan etis yang jelas. "Kita harus menentukan bagaimana data dikumpulkan dan digunakan, bagaimana bias dikelola, dan bagaimana akuntabilitas tetap berada di tangan manusia yang terpilih," paparnya.

MIKTA sebagai Jembatan Kerja Sama Global

Dalam forum tersebut, Puan Maharani mendorong negara-negara MIKTA untuk memperkuat advokasi pendanaan konsesi, transfer teknologi, dan model pembiayaan inovatif. Hal ini dianggap crucial untuk memungkinkan negara berkembang mengadopsi energi bersih dan memanfaatkan AI untuk pembangunan.

"Pandangan Indonesia sederhana: transisi menuju energi yang lebih bersih harus memberikan keadilan, ketahanan, dan martabat. AI harus dikelola dengan cara yang memberdayakan masyarakat, dan manfaatnya harus dibagi secara merata, bukan dipusatkan," ungkap Puan menutup paparannya.

Kehadiran Puan Maharani dalam forum MIKTA 2025 ini menegaskan komitmen Indonesia dalam memainkan peran aktif di kancah global, khususnya dalam isu-isu strategis seperti transisi energi dan tata kelola teknologi masa depan.