Pemerintah Tegas! Tolak Ekspor Ilegal Turunan CPO yang Disamarkan sebagai Fatty Matter

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir praktik kecurangan dalam kegiatan ekspor produk turunan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Pernyataan ini disampaikan menanggapi pengungkapan dugaan pelanggaran ekspor 1.802 ton produk turunan CPO yang dikemas sebagai komoditas fatty matter.

Menurut Agus, ekspor ilegal produk turunan CPO tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga merugikan upaya hilirisasi industri kelapa sawit dalam negeri. "Karena hilangnya potensi untuk kita bisa mendapatkan nilai tambah, dan tentu mengganggu jaminan pasokan bahan baku bagi industri pengolahan dalam negeri," kata Agus dalam jumpa pers di Jakarta Utara, Kamis (6/11/2025).

Aturan klasifikasi komoditas turunan kelapa sawit seharusnya menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan fiskal dan pengawasan ekspor oleh kementerian terkait. Agus berpesan kepada pelaku usaha untuk tidak bermain curang dalam ekspor komoditas olahan kelapa sawit.

"Saya ingin berikan pesan, khususnya kepada para pelaku usaha bahwa pemerintah tidak akan kompromi terhadap segala bentuk kecurangan termasuk segala bentuk-bentuk kecurangan dalam kegiatan-kegiatan ekspor," tegas Agus.

Sebagai informasi, kasus ini terungkap setelah Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara dibantu kepolisian dan Dirjen Bea Cukai menemukan lonjakan signifikan ekspor komoditas fatty matter sebesar 278 persen dari PT MMS. Sebanyak 87 kontainer diamankan setelah pemeriksaan laboratorium menunjukkan kandungan tidak sesuai dengan komoditas yang seharusnya mendapatkan kompensasi bebas pajak.

Fatty matter adalah istilah untuk materi lemak atau asam lemak yang termasuk kategori tidak dikenakan bea keluar maupun pungutan ekspor. Sementara komoditas turunan kelapa sawit berpotensi dikenai bea keluar dan pungutan ekspor.