Kapolda Banten Tegaskan Penegakan Aturan Truk Tambang, Jam Operasional Dibatasi

Kapolda Banten Irjen Hengki menyatakan komitmen kuatnya untuk menegakkan aturan pembatasan operasional truk tambang di wilayah hukum Polda Banten. Ia memerintahkan jajarannya untuk bertindak tegas tanpa takut terhadap pihak manapun, termasuk pengusaha besar, yang terbukti melanggar aturan.

Perintah Tegas Kapolda Banten kepada Jajarannya

Dalam pernyataannya, Kapolda Hengki secara khusus memerintahkan Dirlantas, Kapolres Cilegon, dan Kasubditgakum untuk berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan guna menegakkan aturan yang berlaku. "Tidak ada ceritanya yang salah itu dilindungi. Mau itu pengusaha besar, kalau dia salah, pasti akan kita tindak tegas," tegas Hengki. Ia juga menekankan bahwa setiap aktivitas tambang ilegal akan ditindak tanpa kompromi.

Dukungan Penuh untuk Kebijakan Gubernur Banten

Kapolda Hengki menyatakan dukungan penuhnya terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten. "Negara tidak boleh kalah. Kami siap mendukung penuh penegakan keputusan gubernur ini demi kepentingan masyarakat," ucapnya. Dukungan ini merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat.

Isi Keputusan Gubernur Banten Nomor 567 Tahun 2025

Kebijakan yang dimaksud adalah Keputusan Gubernur Banten Nomor 567 Tahun 2025 tentang Pengaturan Jadwal Operasional Truk Tambang. Aturan ini menetapkan bahwa truk tambang hanya diperbolehkan beroperasi pada pukul 22.00 hingga 05.00 WIB. Menurut Hengki, keputusan ini sangat penting untuk melindungi masyarakat, terutama di kawasan padat tambang seperti Bojonegara.

Sanksi Tegas bagi Truk Tambang Bandel

Sebelumnya, Gubernur Banten Andra Soni telah mengancam akan memberikan sanksi berat kepada truk tambang yang melanggar jam operasional. Sanksi yang dapat dijatuhkan berupa pencabutan KIR (Kartu Uji Berkala) hingga STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Andra Soni menyatakan bahwa aturan ini dibuat dalam rangka melindungi masyarakat dan mengatur operasional truk tambang di Banten.

Pemerintah Provinsi Banten telah menggelar rapat koordinasi dengan Polda Banten, para pengusaha tambang, serta bupati dan wali kota untuk membahas implementasi aturan ini. Para pengusaha yang hadir dalam rapat tersebut dilaporkan menyatakan kesiapan mereka untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.