Bupati Pati, Sudewo, resmi tidak jadi dimakzulkan. Keputusan ini diambil setelah mayoritas fraksi di DPRD Kabupaten Pati memilih untuk memberikan kesempatan kedua kepada Sudewo untuk memperbaiki kinerjanya.
Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menyatakan sikap resmi mereka. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menegaskan bahwa Kemendagri menghormati seluruh proses politik dan keputusan yang diambil oleh DPRD Pati. Bima Arya menilai keputusan untuk memberi ruang perbaikan ini harus dijadikan pelajaran berharga bagi semua pimpinan di daerah.
Lebih lanjut, Bima Arya mengungkapkan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, telah memberikan teguran langsung kepada Bupati Sudewo. Teguran ini berisi permintaan agar Sudewo segera berbenah, khususnya dalam hal komunikasi dan kepekaan dalam merumuskan kebijakan publik. Polemik yang terjadi diharapkan menjadi momentum pembelajaran tidak hanya bagi Sudewo, tetapi juga bagi kepala daerah lainnya di Indonesia.
Artikel Terkait
Tawanan Perang Korea Utara di Ukraina Minta Suaka ke Korea Selatan
Kemnaker Gelar Konsultasi Publik UU Ketenagakerjaan Baru di Medan, Ini 7 Isu Strategis
Gerindra Siap Implementasi Putusan MK Soal Kuota 30% Perempuan di Pimpinan DPR
Tanggul Jebol di Jakarta Selatan: Lokasi, Penyebab, dan Rencana Perbaikan Permanen