Wamendagri Dorong Perempuan Ambil Peran Lebih Besar dalam Kepemimpinan Daerah

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mendorong penguatan kepemimpinan perempuan di lingkungan pemerintah daerah. Ia menilai perempuan perlu mendapat ruang lebih luas untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, hingga pembangunan daerah.

Pernyataan itu disampaikan Ribka saat menjadi narasumber dalam Women's Leadership Forum 2026 bertema 'Breaking Barriers, Building Impact' di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jakarta. Menurutnya, transformasi menjadi kunci melahirkan pemimpin perempuan yang inspiratif dan mampu menggerakkan perubahan dalam tata kelola pemerintahan.

"Saat ini Bapak Presiden sedang giatnya memberikan peluang kepada kita semua, khususnya perempuan, harus terjadi transformasi. Apalagi dengan kepemimpinan seorang perempuan, bagaimana perempuan diberikan tanggung jawab, mempengaruhi sistem, bahkan juga membuat regulasi dan kebijakan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (27/7/2026).

Ribka menyebut, dari 552 daerah yang mencakup provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia, jumlah perempuan yang menduduki posisi kepala daerah menunjukkan perkembangan positif. Meski demikian, tantangan kepemimpinan perempuan tidak hanya soal jumlah, tetapi juga pemerataan kesempatan mengisi posisi strategis di pemerintahan.

Berdasarkan pengalamannya membangun karier di birokrasi, Ribka menilai semakin tinggi jenjang kepemimpinan, semakin besar tantangan yang dihadapi perempuan. Karena itu, perempuan perlu memiliki motivasi, perencanaan hidup, serta terus meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan dan pengembangan kompetensi.

Ia juga mendorong adanya kajian dan riset yang melibatkan lembaga seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional serta LAN untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan. Hasil kajian itu diharapkan menjadi masukan bagi kementerian terkait dalam menyusun kebijakan afirmatif untuk memperkuat kesetaraan gender.

"Kita sangat mengharapkan adanya masukan dari lembaga-lembaga, baik itu dalam bentuk riset, ataupun kajian-kajian penelitian birokrasi lainnya. Kita ingin menaikkan kuantitasnya, tetapi kualitasnya juga kita perbaiki," katanya.

Ribka menekankan pentingnya kebijakan berbasis data dalam mempercepat transformasi kepemimpinan perempuan. Data yang kuat, menurutnya, dapat menjadi dasar menyusun regulasi dan memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif. "Kita sering evaluasi terus di mana yang gagal dalam kepemimpinan ini. Ini sangat membutuhkan leadership yang memiliki vision yang transformatif," pungkasnya.