KSPSI AGN Dukung Polri Usut Tuntas Korupsi, Soroti Keterlibatan TNI

Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP KSPSI) AGN menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Polri dalam mengusut tuntas kasus korupsi. Organisasi buruh ini mendorong penegakan hukum dilakukan secara profesional dan tanpa pandang bulu.

Dalam keterangan resminya, DPP KSPSI AGN menekankan pentingnya transparansi dalam setiap penanganan perkara korupsi. "KSPSI AGN mendukung Polri untuk menegakkan hukum secara seadil-adilnya tanpa rasa ragu," tulis DPP KSPSI AGN dalam keterangannya, Jumat (10/7/2026).

Mereka juga menyoroti kemunculan personel TNI di beberapa titik yang berkaitan dengan penanganan perkara hukum belakangan ini. KSPSI AGN mempertanyakan kehadiran anggota TNI di kediaman pribadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) serta kedatangan personel militer ke Polda Metro Jaya pada Kamis (9/7) subuh.

"Kami mempertanyakan mengapa ada personel TNI di rumah pribadi Jampidsus dan juga kedatangan anggota TNI ke Polda Metro Jaya pada subuh tadi. Kami sudah mendapatkan data personel TNI yang mendatangi Polda Metro Jaya," ujarnya.

Selain itu, KSPSI AGN mendesak adanya penjelasan terbuka mengenai keberadaan personel TNI di lokasi Cafe de'Clan saat proses penggeledahan tengah berlangsung. "TNI harus menjelaskan secara terang benderang mengenai adanya personel TNI yang berada di lokasi kafe de'Clan saat penggeledahan dilakukan. Penjelasan ini penting agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat," tegasnya.

KSPSI AGN menegaskan posisinya berada di belakang Polri untuk memastikan hukum ditegakkan seadil-adilnya. Mereka berharap Korps Bhayangkara tidak ragu menghadapi intervensi dari pihak mana pun. "Penegakan hukum harus berjalan profesional, independen, dan bebas dari intervensi pihak mana pun," ujarnya.

Mereka juga meminta penyidik Polri berani menyentuh seluruh pihak yang terlibat dalam pusaran korupsi. "Kami meminta penyidik Polri tidak memiliki keraguan sedikit pun untuk mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi, meskipun menyentuh para petinggi. Semua warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum," pungkasnya.