Menteri HAM Desak TNI-Polri Kendalikan Anggota di Papua Usai Pendeta Ditembak

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, mendesak Panglima TNI dan Kapolri untuk mengendalikan anggotanya yang bertugas di Papua. Desakan ini menyusul tewasnya seorang pendeta Gereja Kristen Injili (GKI) dalam insiden penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Pigai menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang terus menelan korban jiwa di Papua tersebut. Menurutnya, perlindungan terhadap masyarakat sipil harus menjadi prioritas dalam setiap upaya menjaga keamanan di daerah itu.

"Penembakan pendeta di Intan Jaya dan Papua, kita minta Panglima TNI dan Kapolri agar mengendalikan anggotanya yang bertugas di Papua," tegas Pigai dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).

Ia menilai kondisi di Papua tidak boleh dianggap sebagai situasi yang biasa karena menyangkut hak hidup warga negara yang dijamin konstitusi. "Hampir setiap hari ada kematian warga sipil tidak berdosa," ujarnya.

Pigai menegaskan negara memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan masyarakat sekaligus mendorong penyelesaian persoalan di Papua dengan mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Pendekatan yang berorientasi pada perlindungan HAM menjadi kunci untuk mengurangi jatuhnya korban sipil serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Kementerian HAM akan terus memantau perkembangan situasi di Papua dan berkoordinasi dengan kementerian maupun lembaga terkait guna memastikan setiap dugaan pelanggaran HAM mendapat perhatian serta penanganan sesuai ketentuan hukum.

Pigai mengungkapkan pihaknya mendapat laporan langsung dari Bupati Intan Jaya terkait penemuan jenazah yang sebelumnya ditahan TNI sejak 29 Juni 2026. "Tanggal 1 Juli 2026 korban ditemukan dengan lima luka tembak di tubuh, ada luka sayatan di badan dan satu telinga hilang. Jadi saya sekali lagi minta Mabes TNI/Polri untuk evaluasi deployment militer di Papua. Panglima TNI dan Kapolri harap bisa kendalikan anggotanya dan lakukan proses hukum secara transparan," tegas Pigai.

Pigai mengkhawatirkan gelombang korban meninggal di Papua belakangan ini dapat berdampak fatal pada perlawanan masif seluruh rakyat. "Saya mendapat laporan Bupati Intan Jaya buka baju di lokasi penemuan mayat menjadi sinyal kuat bisa terjadi perlawanan masif seluruh rakyat Papua. Dalam beberapa bulan terakhir ini ada beberapa bupati sudah menangis terbuka di depan rakyat di atas jenazah belasan orang meninggal di Puncak dan rakyat sipil yang ditembak di Intan Jaya," pungkasnya.