Indonesia mencatatkan tonggak baru dalam ketahanan pangan nasional. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa pada akhir 2025, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras sempurna tanpa melakukan impor. Stok beras pemerintah bahkan mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah.
"Di akhir 2025 Indonesia mencapai swasembada beras dan pangan sempurna, yaitu tidak ada impor dan stok tertinggi selama Republik ini berdiri," kata Amran dalam keterangannya, Selasa, 30 Juni 2026. Ia menegaskan capaian ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
Total stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog saat ini telah mencapai lebih dari 5,17 juta ton dan tersebar di berbagai wilayah. Jumlah tersebut menjadi rekor tertinggi dalam sejarah pengelolaan stok beras nasional. "Ini tidak pernah terjadi selama Republik ini berdiri. Jadi sejak kami lahir sampai tahun 2025, ini tertinggi," ucap Amran.
Produksi Beras Surplus
Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan yang diolah Bapanas, total produksi beras nasional selama Januari hingga Juni 2026 diperkirakan mencapai 19,2 juta ton. Angka itu lebih tinggi dibandingkan kebutuhan konsumsi nasional pada periode yang sama yang diproyeksikan sebesar 15,48 juta ton. Kondisi surplus ini menjadi fondasi penting untuk menjaga swasembada beras secara berkelanjutan.
Pemerintah juga melanjutkan program bantuan pangan beras sebagai bagian dari penguatan daya beli masyarakat. Realisasi program bantuan pangan untuk periode Februari hingga Juni 2026 tercatat telah mencapai 97,97 persen atau menjangkau 32,57 juta keluarga penerima manfaat. Secara volume, beras yang telah tersalurkan mencapai 651,4 ribu ton. Mulai Juli 2026, pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan beras untuk tiga bulan alokasi dengan total volume mencapai 997,3 ribu ton. Dengan demikian, total penyaluran CBP kepada masyarakat hingga akhir 2026 diperkirakan mencapai sekitar 1,6 juta ton.
Program SPHP Jaga Stabilitas Harga
Selain bantuan pangan, pemerintah terus menjalankan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai langkah intervensi harga beras di pasar. Hingga 29 Juni 2026, realisasi penjualan beras SPHP telah mencapai 393,4 ribu ton sejak program dimulai pada Maret 2026. Melalui program ini, pemerintah menyediakan beras medium dengan harga lebih rendah dibandingkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk menjaga keterjangkauan di tingkat konsumen.
Amran mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi demi menjaga ketahanan pangan nasional dan meningkatkan posisi Indonesia dalam peta pangan global. "Kita ini banyak kekurangan tapi kita kolaborasi. Kita kerja sama, karena negara lain tidak ingin Republik Indonesia menjadi super power. Jadi kita kolaborasi, insyaallah Indonesia bisa menjadi super power," tegasnya.
Artikel Terkait
DPR Buka Pintu untuk RUU Pidana LGBT Usulan MUI
Ruben Onsu Desak Pertemuan dengan Sarwendah Tak Sekadar Janji Manis
MUI Siapkan RUU Pidana LGBT, DPR Buka Suara
Polda Metro Ungkap Jam Rawan Kejahatan: Malam hingga Dini Hari