Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menilai safari politik yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo merupakan hak setiap warga negara. Namun, ia mengingatkan pentingnya menjaga situasi politik dan sosial tetap kondusif di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian.
"Safari politik, hak semua warga negara untuk bisa melakukan kunjungan ke mana saja," kata Puan di kompleks DPR RI, Selasa, 30 Juni 2026.
"Namun dalam situasi global yang sekarang sedang tidak menentu, alangkah baiknya jika kita sama-sama bisa menjaga situasi untuk bisa tetap kondusif," jelas Puan.
Sejak Jumat, 26 Juni 2026, Jokowi melakukan safari politik bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Lampung. Selama tiga hari, ia mengunjungi berbagai kabupaten dan kota di provinsi berjuluk Sai Bumi Ruwa Jurai tersebut.
Jokowi memulai rangkaian kegiatannya dengan menjalani ritual adat setempat untuk menerima gelar "Baginda Pemuka Bangsa" di Kedatun Keagungan, Jalan Sultan Haji, Kota Bandar Lampung, Sabtu, 27 Juni 2026. Dalam prosesi itu, Jokowi duduk di kursi dengan pakaian adat Lampung dan menginjak kepala kerbau yang diletakkan di atas karpet merah.
Ketua DPP PSI, Bestari Barus, menegaskan bahwa ritual tersebut bukan atas kemauan Jokowi, melainkan inisiatif masyarakat adat Lampung sebagai penghargaan atas kontribusinya selama menjabat presiden. "Ritual itu bukan Pak Jokowi buat. Pak Jokowi hanya sebagai orang yang diberikan gelar tersebut," kata Bestari saat dihubungi, Senin, 29 Juni 2026.
Artikel Terkait
Prabowo Terima Kunjungan Presiden Belarus Pekan Ini, Bahas Kerja Sama Dagang hingga Teknologi
Hakim: Nadiem Makarim Terbukti Beri Kewenangan Berlebih pada Staf Khusus
Hipertensi Bisa Sebabkan Kebutaan, Teknologi Laser Diklaim Bantu Atasi Penggumpalan Darah
Kapolda Sumsel Pimpin Doa Bersama Lintas Agama Jelang Hari Bhayangkara ke-80