Rentetan pemadaman listrik di Sumatra dan jaringan Jawa-Madura-Bali (Jamali) menjadi alarm bagi Indonesia untuk segera mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap. Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menilai insiden itu menunjukkan betapa rapuhnya sistem kelistrikan nasional yang terlalu bergantung pada batu bara.
Ketergantungan pada energi fosil, menurut IEEFA, membuat sistem kelistrikan rentan terhadap gangguan pasokan dan fluktuasi harga. Padahal, Indonesia memiliki potensi energi surya yang melimpah dan tidak terpengaruh gejolak harga global maupun masalah distribusi bahan bakar. Panel surya, kata lembaga itu, bisa dipasang di tingkat rumah tangga, komunitas, maupun industri sebagai langkah antisipasi jika jaringan utama terganggu.
“Kerugian ekonomi dari pemadaman listrik diperkirakan telah mencapai triliunan rupiah dan berdampak buruk pada industri, rumah tangga, dan layanan publik penting. Karenanya, investasi PLTS atap dan baterai seharusnya dilihat sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat ketahanan energi,” ujar Mutya Yustika, Research & Engagement Lead Indonesia Energy Transition IEEFA, dalam siaran pers, Senin (29/6).
Teknologi ini, menurut Mutya, bisa mengurangi risiko gangguan pasokan bahan bakar, meningkatkan keandalan listrik, dan membantu mitigasi dampak gangguan jaringan di masa depan. Ia menekankan perlunya mengombinasikan PLTS dengan sistem penyimpanan energi baterai (Battery Energy Storage System/BESS). Sistem terintegrasi itu memungkinkan pasokan listrik tetap tersedia ketika jaringan utama padam.
Namun, hingga 2025 kapasitas terpasang PLTS atap di Indonesia baru sekitar 853 megawatt (MW). Angka itu jauh tertinggal dibandingkan Vietnam yang telah mencapai 6,9 gigawatt (GW), Thailand 3,6 GW, dan Malaysia 1,8 GW.
Randi Bachtiar, Energy Finance Specialist IEEFA, mengatakan rendahnya kapasitas terpasang PLTS di Indonesia disebabkan oleh berbagai hambatan kebijakan. Salah satunya Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2024 yang menghapus skema net-metering. Kebijakan itu mengurangi daya tarik investasi PLTS atap, terutama bagi rumah tangga, karena kelebihan listrik dari pengguna PLTS atap yang masuk ke jaringan PLN tidak lagi diperhitungkan sebagai pengurangan tagihan.
Selain itu, sistem kuota kapasitas dari PLN membatasi jumlah pelanggan yang bisa memasang PLTS atap. Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 hanya mengalokasikan 3.037 MW untuk instalasi PLTS atap.
Kebijakan-kebijakan itu menghambat pengembangan pasar PLTS, sehingga biaya investasi awal sulit turun dari kisaran Rp 20 juta hingga Rp 30 juta per kilowatt-hour (kWh) – angka yang tidak terjangkau bagi banyak rumah tangga. Tarif listrik PLN yang relatif rendah berkat subsidi juga membuat pengembalian investasi PLTS atap menjadi lebih lama, yakni tujuh hingga 12 tahun.
“Kombinasi biaya awal yang tinggi dan hambatan regulasi ini telah membatasi partisipasi rumah tangga dalam adopsi tenaga surya atap. Akibatnya, panel surya atap tetap tidak terjangkau bagi banyak rumah tangga meskipun memiliki potensi untuk meningkatkan ketahanan energi dan mengurangi biaya listrik,” kata Randi.
Pemerintah Perlu Benahi Kebijakan dan Berikan Insentif
Menurut Mutya, untuk mendorong pengembangan PLTS atap yang lebih masif, pemerintah perlu membenahi kebijakan. Ia menyebut perlunya mekanisme insentif seperti mengembalikan skema net metering, merevisi sistem kuota kapasitas pemasangan PLTS atap, dan membuka ruang lebih luas bagi model pembiayaan perusahaan jasa energi (Energy Service Company/ESCO). Selain itu, pemerintah diharapkan memperluas regulasi yang mencakup penggunaan sistem penyimpanan energi baterai. Reformasi tersebut akan membuat PLTS atap lebih terjangkau bagi rumah tangga, pelaku usaha, maupun pemerintah daerah.
“Pengembangan PLTS juga tidak dapat dilakukan secara terpisah. Hal ini harus didukung oleh investasi dalam jaringan listrik modern dan tangguh serta langkah-langkah untuk mengatasi hambatan transmisi yang terus membatasi perluasan jaringan, keandalan, dan integrasi sumber energi baru,” ucap Mutya.
