Amerika Serikat dan Iran kembali saling melancarkan serangan rudal di tengah upaya negosiasi damai yang tengah berlangsung. Aksi berbalas serangan ini tidak hanya melibatkan kedua negara, tetapi juga berdampak pada sejumlah negara di Timur Tengah.
Iran dan AS saling menuduh pihak lainnya melanggar gencatan senjata. Tuduhan ini memperketat negosiasi yang bertujuan untuk mengakhiri perang di kawasan tersebut. Sebelumnya, pada pertengahan Juni, kedua negara telah mencapai nota kesepahaman damai di bawah mediasi Pakistan. Memorandum tersebut bertujuan untuk mengakhiri perang secara permanen.
Dalam teks kesepakatan, Amerika Serikat dan Iran menyatakan bahwa kedua negara dan sekutu masing-masing "tidak akan memulai perang atau operasi militer apa pun terhadap satu sama lain dan akan menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap satu sama lain". Namun, ketegangan kembali memuncak setelah serangan terbaru.
Pada Sabtu (27/6), militer AS membombardir Iran untuk hari kedua berturut-turut. Pihak AS mengatakan serangan itu sebagai pembalasan atas serangan Iran terhadap sebuah kapal tanker di Selat Hormuz. Garda Revolusi Iran kemudian membalas dengan menyerang fasilitas militer AS di Kuwait dan Bahrain. Mereka memperingatkan agresi lebih lanjut akan dibalas dengan "tanggapan yang menghancurkan".
"Garda Revolusi menghancurkan delapan fasilitas militer AS yang penting di pangkalan Ali al-Salem di Kuwait dan di pangkalan angkatan laut Armada Kelima di Pelabuhan Salman di Bahrain," kata IRGC dalam sebuah pernyataan, Minggu (28/6).
Bahrain Kutuk Serangan Balasan Iran
Kementerian Luar Negeri Bahrain mengecam keras serangan rudal balistik dan drone terbaru Iran. Bahrain mengatakan serangan tersebut melanggar kedaulatan negara dan merusak "peluang untuk de-eskalasi dan stabilitas di kawasan tersebut".
Dalam pernyataan yang dimuat Kantor Berita Bahrain, Kementerian Luar Negeri Bahrain juga menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan darurat guna membahas situasi tersebut. Tujuannya adalah "mengakhiri agresi yang sedang berlangsung dan meminta pertanggungjawaban para pelakunya". Bahrain menegaskan pihaknya berhak mempertahankan kedaulatan.
"Menegaskan hak sahnya sepenuhnya untuk mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan integritas wilayahnya sesuai dengan hukum internasional, dan meminta pertanggungjawaban penuh rezim Iran atas setiap eskalasi yang diakibatkan oleh agresi berkelanjutannya," kata Kementerian Luar Negeri Bahrain.
Artikel Terkait
Pezeshkian: Saatnya Akhiri Perang, Iran di Posisi Kuat
Iran Siap Perluas Serangan ke Pangkalan AS di Eropa
Ketua Parlemen Iran Kecam Tekanan AS dan Sebut Pejabatnya Tak Kompeten
Membedah Klaim Jasa Amerika dalam Kemerdekaan Indonesia