Tata Kelola, Dana, dan Independensi PBNU Dinilai Perlu Segera Dibenahi

Penguatan tata kelola organisasi, transparansi pendanaan, dan independensi Nahdlatul Ulama (NU) menjadi prasyarat penting agar organisasi Islam terbesar di Indonesia mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Hal ini mengemuka dalam Serial Rembug Warga NU bertema "Dana, Kekuasaan, dan Independensi PBNU: Siapa Membiayai, Siapa Mempengaruhi?" yang digelar di Kampus Universitas Terbuka, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Minggu (28/6/2026).

Para narasumber sepakat bahwa memasuki abad kedua, NU memerlukan transformasi tata kelola yang memadukan nilai-nilai Aswaja dan tradisi pesantren dengan prinsip-prinsip organisasi modern, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan independensi.

Rektor Universitas Terbuka, Prof. Ali Muktiyanto, menegaskan bahwa pembaruan tata kelola merupakan keniscayaan bagi organisasi sebesar NU. "NU memiliki modal sosial, modal intelektual, dan modal spiritual yang sangat besar. Tantangannya sekarang adalah menerjemahkan seluruh modal tersebut menjadi sistem organisasi dan keuangan yang transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada warga dan publik," ujarnya.

Menurut Ali, kekuatan NU selama ini lahir dari otoritas keilmuan para ulama dan tradisi pesantren yang harus tetap menjadi fondasi organisasi. "Modernisasi tata kelola bukan berarti meninggalkan tradisi. Justru nilai-nilai Aswaja harus menjadi ruh dalam membangun sistem organisasi yang profesional, efektif, dan mampu menjawab tantangan zaman," katanya.

Ali menilai akuntabilitas merupakan bagian dari implementasi ajaran Islam tentang amanah. "Governansi yang baik bukan sekadar memenuhi standar administrasi. Ia merupakan pengejawantahan nilai amanah yang menjadi ajaran utama Islam. Akuntabilitas adalah tanggung jawab moral sekaligus organisasi kepada umat," ungkapnya.

Koordinator Forbes NU 26, Abdul Waidl, mengatakan forum ini merupakan awal dari gerakan partisipasi warga NU dalam merumuskan masa depan organisasi. "Serial Rembug Warga NU tidak berhenti di Jakarta. Kami akan melanjutkan forum ini di berbagai daerah sekitar Jabodetabek, seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan wilayah lainnya agar semakin banyak warga NU dapat berpartisipasi menyampaikan gagasan," ujarnya.

9 Rekomendasi Strategis

Berdasarkan pemaparan para narasumber dan hasil diskusi, Serial Rembug Warga NU merekomendasikan sembilan agenda strategis sebagai pijakan penguatan NU memasuki abad kedua. Pertama, menyusun sistem tata kelola NU berbasis good governance dan nilai Aswaja. Kedua, membangun sistem perencanaan dan penganggaran terintegrasi (APBNU). Ketiga, memperkuat sistem pengendalian internal dan transformasi digital organisasi.

Keempat, menjadikan nilai-nilai kepesantrenan sebagai fondasi tata kelola NU. Kelima, membangun budaya transparansi dan akuntabilitas sebagai amanah jamaah. Keenam, mengoptimalkan potensi intelektual dan profesional nahdliyin. Ketujuh, mewujudkan transparansi sumber pendanaan dan pertanggungjawaban publik.

Kedelapan, membangun sistem pencegahan korupsi dan pengelolaan konflik kepentingan. Kesembilan, menjaga independensi organisasi melalui demokratisasi dan partisipasi warga. Hubungan NU dengan negara, dunia usaha, maupun lembaga donor harus dibangun secara transparan tanpa mengurangi independensi organisasi. Karena itu, ruang partisipasi warga perlu diperluas melalui forum-forum musyawarah, termasuk Serial Rembug Warga NU dan Muktamar Nahdliyin, sebagai mekanisme penyaluran aspirasi dan penguatan legitimasi organisasi.