Ijtima Ulama Serahkan Rekomendasi ke Prabowo, Dukung Pembangunan tapi Ingatkan Koridor Konstitusi

Ijtima' Ulama Indonesia menyerahkan rekomendasi resmi kepada Presiden Prabowo Subianto dalam puncak Harlah ke-28 di Jakarta Convention Center, Senayan, Kamis (23/7). Rekomendasi itu diserahkan langsung oleh Pimpinan Pondok Pesantren Asy-Syifaa, KH Muhyiddin Al-Manafi, kepada Prabowo dan diterima di hadapan para peserta.

Dalam rekomendasi yang dibacakan, Muhyiddin menyampaikan tiga poin utama yang menjadi hasil musyawarah para ulama, pimpinan pesantren, dan tokoh agama. Ia menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut disusun setelah mencermati dinamika nasional dan global serta arah pembangunan di bawah kepemimpinan Prabowo.

“Kami para ulama, pimpinan pondok pesantren dan tokoh agama yang tergabung dalam Ijtima' Ulama Indonesia, setelah mencermati dinamika nasional, perubahan tatanan dunia serta arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto berlandaskan nilai-nilai Islam Ahlussunnah Wal Jamaah, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita para pendiri bangsa menyampaikan rekomendasi sebagai berikut,” kata Muhyiddin.

Rekomendasi pertama berisi dukungan terhadap langkah strategis pemerintahan Prabowo dalam memperkuat kedaulatan negara, mempercepat pembangunan ekonomi, industrialisasi, hilirisasi, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. “Ijtima' Ulama mendukung langkah-langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan bangsa, membangun kemandirian ekonomi, mempercepat industrialisasi dan hilirisasi, mewujudkan ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengembalikan arah pembangunan nasional pada amanat Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujarnya. “Di tengah perubahan geopolitik, geoekonomi, dan teknologi global, Indonesia memerlukan negara yang kuat, efektif dan berpihak pada kepentingan nasional,” lanjutnya.

Meski mendukung agenda pembangunan, Ijtima' Ulama juga mengingatkan agar penguatan negara tetap berjalan dalam koridor konstitusi, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Poin kedua rekomendasi menekankan bahwa kekuatan negara adalah instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukan tujuan akhir. “Ijtima' Ulama mengingatkan bahwa kekuatan negara adalah instrumen, bukan tujuan. Karena itu percepatan pembangunan harus berjalan seiring dengan penguatan institusi, penghormatan terhadap konstitusi, supremasi hukum, demokrasi serta tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, akuntabel dan berintegritas,” kata Muhyiddin. “Kami mendorong seluruh penyelenggara negara untuk menjunjung meritokrasi, memberantas korupsi dan penyalahgunaan wewenang, membuka ruang partisipasi dan kritik yang konstruktif serta memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat. Negara yang kuat harus melahirkan institusi yang kuat, menghadirkan kesejahteraan dan membangun kepercayaan publik,” sambungnya.

Selain rekomendasi kepada pemerintah, Ijtima' Ulama juga menegaskan komitmen internal untuk membenahi Nahdlatul Ulama (NU) agar semakin solid dan produktif. Poin ketiga rekomendasi menyebutkan bahwa NU yang sehat dan kuat merupakan modal strategis bangsa dalam memperkuat persatuan nasional dan mendukung pembangunan. “Ijtima' Ulama berkomitmen terlibat secara total dalam memperbaiki dan menata Nahdlatul Ulama agar semakin solid, berwibawa, mandiri dan produktif memberi manfaat yang semakin besar bagi umat, bangsa dan negara,” ucap Muhyiddin. “Kami meyakini bahwa Nahdlatul Ulama yang sehat, kuat dan produktif merupakan modal strategis bangsa. Nahdlatul Ulama yang kuat akan memperkokoh persatuan nasional, memperluas kontribusi di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat dan pelayanan sosial serta menjadi mitra strategis negara dalam menyukseskan pembangunan nasional,” sambungnya.

Di akhir rekomendasi, Muhyiddin menegaskan Ijtima' Ulama akan terus menjalankan fungsi amar ma'ruf nahi munkar dengan memberikan dukungan sekaligus kritik konstruktif terhadap jalannya pemerintahan. “Karena itu, Ijtima Ulama akan terus menjalankan amanah amar ma'ruf nahi munkar, memperkuat ukhuwah, menjaga persatuan serta memberikan dukungan, nasihat dan koreksi yang konstruktif agar penyelenggaraan negara senantiasa berada dalam koridor konstitusi, keadilan dan kemaslahatan,” jelasnya. “Kami meyakini semakin sehat dan kuat Nahdlatul Ulama, semakin besar kontribusinya bagi umat, semakin kokoh persatuan bangsa dan semakin efektif negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.