Indonesia Siap Terbitkan Kredit Karbon Kehutanan 30 Juta Ton CO2e pada Awal Juli

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan Indonesia siap memimpin solusi iklim global berbasis hutan. Pemerintah tidak lagi hanya berbicara soal ambisi, tetapi telah bergerak ke tahap implementasi komersial yang berintegritas tinggi.

“Indonesia tidak hanya ingin menjadi bagian dari transisi global menuju ekonomi rendah karbon, tetapi juga turut memimpin transformasi tersebut melalui solusi iklim berbasis alam yang kredibel, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Raja Juli dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 26 Juni 2026.

Gebrakan paling konkret akan terlihat dalam waktu dekat. Kementerian Kehutanan bersiap melepas hak emisi dalam skala besar ke pasar dunia awal bulan depan. Sektor kehutanan diproyeksikan menjadi tulang punggung utama dalam mereduksi emisi karbon global.

“Pada tanggal 6 Juli mendatang, Kementerian Kehutanan akan menerbitkan persetujuan dan memfasilitasi penerbitan kredit karbon kehutanan dengan volume melebihi 30 juta ton CO2e. Ini merupakan salah satu tonggak paling signifikan dalam pengembangan pasar karbon hutan Indonesia,” ujar Raja Juli.

Penerbitan itu menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menerjemahkan ambisi kebijakan menjadi peluang pasar yang kompetitif. Keabsahan tata kelola pasar karbon ini telah dipayungi regulasi kuat, yakni Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2026, demi menyukseskan target Indonesia FOLU Net Sink 2030.

Potret keberhasilan aksi iklim di lapangan juga terus menunjukkan tren positif. Luas kebakaran hutan dan lahan berhasil ditekan drastis dari 2,61 juta hektare pada 2015 menjadi sekitar 359 ribu hektare pada 2025. Capaian ini diperoleh melalui operasi terpadu dan penegakan hukum yang konsisten.

Aspek sosial turut diperkuat. Program Perhutanan Sosial telah memberikan akses pengelolaan lahan seluas 8,3 juta hektare kepada 1,4 juta kepala keluarga.

Kementerian Kehutanan saat ini juga menggenjot inovasi pendanaan lewat Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif Taman Nasional yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 8 Tahun 2026. Satgas ini bertugas merumuskan berbagai instrumen keuangan modern seperti kredit biodiversitas, investasi restorasi ekosistem, hingga skema blended finance untuk menopang kelestarian 57 taman nasional di tanah air.

Raja Juli menilai Indonesia dan Inggris memiliki peluang besar untuk mempererat kemitraan strategis, terutama di bidang infrastruktur pasar karbon dan keuangan berkelanjutan. Sinergi ini diyakini mampu mengakselerasi perlindungan alam sekaligus membuka ruang ekonomi baru yang ramah lingkungan bagi masyarakat luas.