Tito Karnavian Instruksikan Sinkronisasi Program Pemulihan Pascabencana Sumatera

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menekankan perlunya sinkronisasi seluruh program pemulihan yang berjalan. Langkah ini dinilai krusial agar tidak ada satu pun wilayah atau kebutuhan masyarakat terdampak yang terlewatkan.

Menurut Tito, data kegiatan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus dikumpulkan serta dipetakan secara menyeluruh. Hal itu diperlukan agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan efektif tanpa tumpang tindih.

"Posko agar minta detail rencana kegiatan K/L yang tergabung dalam Satgas baik yang sudah turun anggaran dari Kemenkeu maupun yang belum. Juga kegiatan pemda-pemda untuk pemulihan bencana," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Jumat (26/6/2026).

"Agar bisa kita cek dan sinkronkan. Jangan ada yang overlapping atau yang ditinggalkan," sambungnya.

Penegasan itu disampaikan setelah kegiatan monitoring, koordinasi, dan konsolidasi Satgas PRR di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara, pada Senin (22/6). Dalam kesempatan itu, dibahas perkembangan pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), Bantuan Keuangan Khusus (BKK), pemulihan lahan sawah, perbaikan infrastruktur, serta penguatan posko Satgas PRR di tingkat daerah.

Selain sinkronisasi, Tito juga meminta perhatian khusus terhadap kebutuhan mendesak masyarakat, terutama pembangunan jalan dan jembatan serta percepatan pembangunan hunian tetap (huntap).

"Harusnya dibahas juga hal-hal yang urgent yaitu jalan jembatan, Menteri PU (Pekerjaan Umum) sudah turun anggarannya Rp 22 triliun dari Kemenkeu, dan huntap," kata Tito.

Di Aceh Timur, pemerintah daerah saat ini tengah menyelesaikan perencanaan pemanfaatan TKD sebesar Rp 1,356 triliun dan BKK sebesar Rp 52 miliar yang berasal dari hibah Kabupaten Deli Serdang, Kota Padang, dan Kota Pariaman. Proses administrasi ditargetkan rampung pada Juli agar realisasi dapat dipercepat pada Agustus.

Sementara itu, Kabupaten Aceh Utara memiliki TKD sebesar Rp 1,6 triliun dan menerima hibah antardaerah sebesar Rp 32 miliar dari Kabupaten Simalungun, Kota Padang, dan Kota Pariaman. Satgas PRR mendorong percepatan proses harmonisasi regulasi agar program pemulihan dapat segera dijalankan.

Dari sektor pertanian, pemulihan lahan sawah terus menunjukkan perkembangan. Di Aceh Timur, perbaikan sawah rusak ringan telah mencapai 4.200 hektare atau 66,6 persen, sementara sawah rusak sedang seluas 1.770 hektare telah selesai seluruhnya. Di Aceh Utara, progres pengerjaan sawah rusak sedang mencapai 99,5 persen.

Satgas PRR juga menyoroti pentingnya percepatan perbaikan jaringan irigasi menjelang musim tanam pada Juli mendatang. Pemda diminta memperkuat koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan instansi terkait agar lahan yang telah diperbaiki dapat segera kembali produktif.