Perjanjian Damai Iran-AS Dinilai Jadi Momentum Perbaikan Ekonomi Nasional

Perjanjian damai antara Iran dan Amerika Serikat yang mengakhiri konflik bersenjata telah memicu pergerakan positif pada sejumlah indikator ekonomi global. Di tengah gelombang demonstrasi mahasiswa yang masih berlangsung di dalam negeri, kecenderungan ini semestinya disikapi sebagai momentum strategis untuk memperbaiki kinerja perekonomian nasional, terutama dengan mengedepankan efektivitas tata kelola sumber daya domestik.

Berakhirnya perang Iran-AS secara signifikan meredam dampak destruktif dari ketegangan geopolitik terhadap berbagai sektor. Salah satu poin krusial dalam kesepakatan tersebut adalah klausul pembukaan kembali Selat Hormuz pada 19 Juni 2026. Pasar global pun bereaksi positif, tercermin dari penurunan harga minyak bumi yang cukup signifikan dan menjanjikan.

Sementara itu, di pasar domestik, nilai tukar rupiah mulai menunjukkan tren penguatan meskipun masih fluktuatif. Mata uang Garuda tercatat berada di kisaran Rp17.760 per dolar AS. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia juga keluar dari fase penurunan tajam dan mulai bergerak fluktuatif di level 6.220-an pada pekan ketiga Juni 2026. Pergerakan ini menjadi modal awal untuk membangun kembali kepercayaan pasar.

Namun, perbaikan indikator makro tersebut tidak serta-merta memulihkan kondisi perekonomian secara otomatis. Indonesia, seperti halnya banyak negara lain, masih dibayangi oleh berbagai persoalan struktural, mulai dari politik, hukum, hingga sosial. Aspirasi yang disuarakan mahasiswa dalam aksi demonstrasi belakangan ini menjadi cermin atas kompleksitas masalah yang tengah dihadapi. Oleh karena itu, proses pemulihan ekonomi membutuhkan waktu dan kebijakan konstruktif dari regulator negara.

Langkah pertama yang harus ditempuh adalah meningkatkan efektivitas tata kelola sumber daya, khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hingga Mei 2026, APBN tercatat defisit Rp180,4 triliun. Realisasi belanja pemerintah mencapai Rp1.365,4 triliun, sementara penerimaan hanya Rp1.185 triliun. Angka ini menuntut adanya efisiensi dan prioritas belanja yang lebih ketat.

Belanja negara seharusnya berpijak pada urgensi kebutuhan dan tidak dipaksakan. Contoh konkret dari inefisiensi adalah kebijakan impor 105.000 unit mobil truk ringan senilai Rp24,66 triliun dan 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,39 triliun. Padahal, produk-produk serupa sudah tersedia di dalam negeri dengan jaminan layanan purna jual yang jelas. Kebijakan semacam ini dinilai tidak realistis dan kontraproduktif terhadap upaya penguatan industri lokal.

Di sisi lain, dua kebijakan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi dalam konteks efisiensi anggaran. Pertama, pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari rencana awal Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Kedua, pengurangan sementara jumlah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dari 80.000 unit menjadi 40.000 unit. Meskipun belum sepenuhnya mampu menutup defisit, langkah ini menunjukkan kesadaran akan perlunya pengelolaan fiskal yang lebih hati-hati.

Dunia usaha, khususnya sektor manufaktur, masih menghadapi tekanan berat akibat banjir produk impor dengan harga dumping di pasar domestik. Selain membutuhkan perlindungan pasar, para pelaku industri juga mendambakan insentif, terutama dari aspek perpajakan. Sejak awal Juni 2026, komunitas pengusaha mengeluhkan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang mulai berlaku pada 22 April lalu.

Aturan tersebut menetapkan bahwa perusahaan terbatas (PT) dan persekutuan komanditer (CV) tidak lagi dapat memanfaatkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen yang sebelumnya diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan ini dinilai memberatkan di tengah melemahnya daya beli masyarakat dan meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK).

Konsumsi masyarakat melemah akibat turunnya nilai tukar pendapatan terhadap barang dan jasa. Gelembung pengangguran dan gelombang PHK yang berkelanjutan menjadi bukti nyata melemahnya kinerja ekonomi. Dalam situasi seperti ini, pemerintah tidak seharusnya membangun kesan progresif dalam menetapkan tarif pajak. Potensi penerimaan dari pajak sedang menyusut, dan memaksakan kebijakan perpajakan yang memberatkan hanya akan memperburuk kondisi.

Pemerintah masih memiliki sumber penerimaan lain, seperti memaksimalkan ekspor sumber daya alam yang diminati pasar global. Alih-alih menambah beban masyarakat, langkah yang lebih bijak adalah memberikan insentif kepada dunia usaha agar mereka memiliki ruang untuk bangkit kembali. Peluang ini semakin terbuka seiring membaiknya indikator ekonomi, seperti turunnya harga minyak dan menguatnya nilai tukar rupiah.

Bagi komunitas pengusaha, penurunan harga minyak dunia menjadi peluang untuk mewujudkan efisiensi biaya produksi dan distribusi. Para produsen dan pelaku bisnis sangat berharap pemerintah segera melakukan penyesuaian harga energi sebagai respons terhadap kondisi pasar global yang lebih menguntungkan.