Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan bahwa kesepakatan yang telah lama dinantikan untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah telah dijadwalkan untuk ditandatangani. Dalam pernyataannya, Trump menyebutkan bahwa momen bersejarah itu akan berlangsung pada hari ini dan sekaligus membuka kembali Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi urat nadi perdagangan energi dunia.
Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada Minggu (14/6/2026), Trump menilai penandatanganan kesepakatan tersebut akan menjadi titik balik bagi stabilitas kawasan. Ia menekankan bahwa setelah dokumen resmi diteken, Selat Hormuz akan kembali beroperasi penuh tanpa hambatan.
"Kesepakatan itu dijadwalkan akan ditandatangani besok, dan segera setelah ditandatangani, Selat Hormuz TERBUKA UNTUK SEMUA," tulis Trump melalui akun media sosialnya, Truth Social, pada Sabtu (13/6).
Pernyataan tersebut langsung memicu perhatian luas di panggung internasional. Pasalnya, Selat Hormuz selama ini menjadi jalur krusial bagi distribusi minyak dan gas bumi global. Pembukaan kembali jalur itu dinilai mampu meredakan ketegangan geopolitik sekaligus menjaga stabilitas pasokan energi dunia yang sempat terguncang akibat konflik berkepanjangan.
Namun, klaim Trump tampaknya belum sepenuhnya sejalan dengan sikap resmi Iran. Kementerian Luar Negeri Iran sebelumnya mengindikasikan bahwa proses penandatanganan tidak akan terjadi pada hari Minggu sebagaimana disebutkan oleh presiden AS tersebut.
Di Teheran, pemerintah Iran menyatakan bahwa sebagian besar isu dalam negosiasi telah mencapai titik temu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengungkapkan bahwa saat ini proses tengah memasuki tahap akhir peninjauan internal.
"Saat ini, kesepahaman telah tercapai pada sebagian besar isu, dan kami berada di tahap akhir peninjauan internal," ujar Baghaei dalam wawancara dengan televisi pemerintah pada Sabtu (13/6/2026).
Menurut Baghaei, sejumlah lembaga terkait di Iran masih melakukan pembahasan untuk menentukan posisi akhir negara tersebut terhadap draf kesepakatan yang telah disusun. Ia juga menolak mengonfirmasi berbagai laporan yang beredar mengenai isi perjanjian dengan alasan detailnya baru akan diumumkan setelah proses finalisasi selesai.
Artikel Terkait
Mahasiswa Bubarkan Diri dari Depan Gedung DPR, Situasi Kembali Kondusif
BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah, Tiga Provinsi Siaga Hujan Lebat
Wali Kota Bogor Teken Aturan Larangan Angkot Berusia di Atas 20 Tahun Beroperasi
Kimia Farma Bangun Ekosistem Kesehatan Terintegrasi untuk Lansia, Bidik Potensi Ekonomi Rp700 Triliun pada 2045