Wamendagri Dorong Papua Sambut Program Prioritas Nasional untuk Perkuat Ekonomi dan Percepat Pembangunan

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong seluruh pemangku kepentingan di Papua untuk secara aktif menyambut dan memanfaatkan program prioritas pemerintah sebagai momentum strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat serta mempercepat pembangunan di wilayah tersebut.

Ribka menekankan bahwa berbagai program strategis nasional, termasuk Program Hasil Terbaik Cepat yang dikenal sebagai quick win dari Presiden Prabowo Subianto, harus direspons dengan langkah konkret agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat Papua. “Program cepat dari Bapak Presiden untuk menghasilkan ini perlu dijemput,” ujarnya dalam sesi panel Konferensi Analisis Papua Strategis Ketiga yang digelar di Papua Youth Creative Hub, Jayapura, pada Jumat (29/5/2026).

Salah satu program yang ia soroti adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Ribka, inisiatif ini tidak hanya berdampak pada perbaikan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan sektor pertanian, perikanan, hingga usaha lokal. “Programnya bukan hanya untuk memberikan makan ... , tetapi bagaimana sih pertaniannya itu bisa dibeli oleh dapur MBG, perikanan [juga bisa terlibat]. Pokoknya semua ada efek berantainya [yang sangat besar],” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ribka menyoroti sejumlah tantangan pembangunan yang masih membayangi Papua. Ia merujuk pada data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Papua masih berada di atas rata-rata nasional. Kondisi ini, menurutnya, menjadi pekerjaan rumah bersama yang membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat. “Ini semua PR kita yang harus dikerjakan bersama,” ujarnya.

Karena itu, Ribka menekankan pentingnya memperkuat pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua agar benar-benar mampu menghadirkan perlindungan, pemberdayaan, dan kesejahteraan bagi Orang Asli Papua (OAP). Pemerintah pusat, kata dia, terus mendorong evaluasi dan penguatan tata kelola Otsus, termasuk dari sisi regulasi dan keberpihakan kebijakan kepada masyarakat Papua.

Di sisi lain, Ribka juga mengajak seluruh unsur daerah mulai dari pemerintah daerah, Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua, tokoh adat, tokoh agama, hingga komunitas masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam mengawal pembangunan Papua ke depan. Ia menyinggung arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 dan menilai Papua perlu mempersiapkan diri sejak sekarang agar mampu mengambil peran dalam transformasi Indonesia menjadi negara maju. “Ini yang harus kita ketahui [sebagai] masyarakat semua, di mana arah [yang dituju oleh] negara. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita pasti akan ke sana,” tandasnya.