Menteri PU Kecewa Progres Sekolah Rakyat Setengah Mangkrak, Sejumlah Pejabat Dicopot

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, meluapkan kekecewaannya terhadap kinerja sejumlah pihak di internal kementerian yang dinilai menghambat pembangunan Sekolah Rakyat. Ia bahkan menyebut proyek prioritas pemerintah itu sempat berjalan “setengah mangkrak” akibat praktik-praktik yang tidak terpuji pada tahap awal pelaksanaan.

Hingga 20 Mei 2026, realisasi pembangunan Sekolah Rakyat baru mencapai sekitar 58 hingga 59 persen. Temuan lain yang mengkhawatirkan, menurut Dody, adalah adanya kontrak pembangunan yang masa penyelesaiannya justru melampaui target operasional sekolah. Padahal, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar bangunan sekolah sudah siap digunakan pada Juni 2026, sehingga siswa dapat memulai belajar pada tahun ajaran baru di bulan Juli.

“Beberapa kali Presiden mengatakan bahwa bangunan Sekolah Rakyat harus siap pada tahun ajaran baru, which is kapan? Juli 2026. Berarti kan bangunan harus siap di Juni 2026. Tapi apa, kontrak pembangunannya itu ada yang selesai di Juli. Bahkan ada selesai di Oktober,” ujarnya dalam media briefing di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Menurut Dody, berbagai hambatan teknis sebenarnya telah diantisipasi sejak awal. Ia mengaku telah memberikan arahan dan solusi agar potensi kendala dapat segera ditangani, namun instruksi tersebut tidak dijalankan secara optimal sehingga penyelesaian masalah menjadi terlambat.

“Sayangnya, teman-teman saya di Kementerian PU pikirannya lain karena masih mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpuji di awal-awal pembangunan Sekolah Rakyat, sehingga kemudian proyek ini boleh saya bilang setengah mangkrak,” ungkapnya.

Ia menilai kondisi itu menjadi salah satu penyebab utama progres pembangunan tertinggal dari target yang telah ditetapkan. Sejumlah persoalan teknis, lanjut Dody, semestinya sudah rampung pada Januari hingga Februari 2026. Namun, lambatnya penanganan membuat proses konstruksi tertunda dan tidak berjalan sesuai jadwal.

Dody mengaku cukup terkejut dengan lambatnya progres, mengingat proyek tersebut dikerjakan oleh jajaran profesional di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Sebagai konsekuensi, ia menyatakan telah memberhentikan beberapa orang dari posisinya.

“Harus diakui memang pembangunannya agak di luar prakiraan saya sebetulnya. Karena, dengan komposisi profesional di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, seharusnya keterlambatan seperti sekarang ini tidak boleh terjadi. Tapi yang sudah ya sudah lah. Sebagai akibat ini beberapa orang harus saya berhentikan,” jelas Dody.

Meskipun menghadapi berbagai kendala, Dody masih optimistis mayoritas proyek dapat diselesaikan sesuai target. Dari total 93 Sekolah Rakyat yang tengah dibangun, ia meyakini sebanyak 88 sekolah dapat rampung pada Juni 2026 dan siap digunakan pada tahun ajaran baru mendatang.