Dewan Pakar Hoegeng Awards 2026 Tetapkan Tiga Kandidat Polisi Pelindung Perempuan dan Anak

Dewan Pakar Hoegeng Awards 2026 telah menetapkan tiga kandidat untuk kategori Polisi Pelindung Perempuan dan Anak, sebuah penghargaan yang diberikan kepada anggota kepolisian yang dinilai memiliki dedikasi tinggi dalam mengungkap kasus dan memberikan perlindungan terbaik bagi perempuan, anak, serta kelompok rentan.

Proses penentuan tiga besar ini berlangsung dalam Rapat Dewan Pakar Hoegeng Awards 2026 yang digelar di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, pada Rabu, 6 Mei 2026. Dewan Pakar yang terlibat dalam pemilihan tersebut terdiri dari Ketua Komisi III DPR, Dr. Habiburokhman; Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia, Alissa Qotrunnada Wahid; Wakil Ketua Komnas HAM, Putu Elvina; mantan Plt Pimpinan KPK, Dr. Mas Achmad Santosa; serta anggota Kompolnas, Gufron Mabruri. Rapat berlangsung dinamis dan diwarnai diskusi ketat sebelum akhirnya tiga nama terpilih.

Ketiga kandidat yang berhasil melaju ke babak akhir adalah AKP Siti Elminawati, Ipda Kadek Sumerta, dan AKBP Ema Rahmawati. Masing-masing memiliki rekam jejak panjang dalam menangani isu-isu perlindungan terhadap kelompok rentan. Saat ini, panitia telah membuka uji publik bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap para kandidat. Redaksi menjamin kerahasiaan identitas pengirim informasi. Masukan dapat dikirimkan melalui surel ke [email protected] dengan subjek Hoegeng Awards 2026, disertai dokumen atau data pendukung serta nama dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Panitia dan Dewan Pakar menegaskan tidak menerima segala bentuk penggalangan dukungan dalam proses uji publik ini.

AKP Siti Elminawati, yang saat ini menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Sigi, Polda Sulawesi Tengah, telah berkecimpung di bidang perlindungan perempuan dan anak sejak awal tahun 2000-an. Sejumlah kasus besar berhasil diungkapnya, termasuk pemerkosaan terhadap remaja perempuan yang melibatkan 11 orang pelaku, di antaranya kepala desa dan oknum anggota Brimob. Direktur Eksekutif Libu Perempuan Sulawesi Tengah, Dewi Rana, menilai AKP Siti memiliki dedikasi tinggi, profesional, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan saat menangani kasus perempuan dan anak.

“Dalam setiap pelaksanaan tugas, beliau senantiasa menempatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai prioritas utama, khususnya bagi korban kekerasan baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. AKP Siti Elminawati juga dikenal sebagai sosok yang humanis, responsif, dan konsisten dalam memberikan pendampingan kepada korban, sehingga kehadirannya mampu menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian,” ujar Dewi Rana.

Selain kasus pemerkosaan, AKP Siti juga menangani kasus orang tua yang menjual bayi kandungnya seharga Rp12,5 juta, pengungkapan kasus bayi yang dibuang di Hutan Kota Palu, serta kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) anak asal Sulawesi Tengah di Seram Bagian Timur, Maluku. Rekam jejak panjang itu mengantarkannya menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Kasat Reskrim di jajaran Polres Polda Sulawesi Tengah. Ia juga pernah menjabat sebagai Kapolsek Mantikulore, Polres Palu.

“Anak ini adalah generasi muda yang nanti menjadi agen perubahan. Perempuan akan menjadi ibu dari anak-anak, harus smart menghasilkan generasi yang unggul,” kata Siti saat berbincang dengan awak media.

Sementara itu, kandidat kedua, Ipda Kadek Sumerta, membina Yayasan Bhakti Senang Hati di Gianyar, Bali, yang menaungi lebih dari 100 penyandang disabilitas. Program ini berawal dari kunjungannya saat masih menjabat sebagai Bhabinkamtibmas di Desa Siangan, Gianyar, pada 2017. Ia mengajarkan baca tulis hingga memberikan pembinaan agar para penyandang disabilitas dapat mandiri. Program ini terus berjalan meskipun Ipda Sumerta kini menjabat sebagai Panit Reskrim Polsek Blahbatuh.

Pendiri Yayasan Bhakti Senang Hati, Putu Suryati, merasakan langsung dampak kehadiran Ipda Sumerta. “Setelah kenal sama Pak Sumerta, beliaunya sering juga berkunjung ke yayasan kami dan cara beliau membimbing, mengajar anak-anak di sana, akhirnya kami akrab. Anak-anak itu hormat sama beliau,” katanya. Saat ini, terdapat 130 anak yang dibina di yayasan tersebut, dengan 20 di antaranya tinggal di yayasan dan sisanya di rumah masing-masing. Ipda Sumerta mengajarkan baca tulis dan bahasa Inggris, serta mendorong kemandirian mereka.

Yayasan tersebut didirikan oleh Putu Suryati pada sekitar tahun 2015 dan tidak memiliki donatur tetap. “Mereka cari sendiri dengan menjual lukisan karena ada beberapa warga yang bisa melukis, menjual kerajinan, terus bantuan-bantuan dari relawan, bantuan dari masyarakat, bantuan dari instansi,” imbuh Sumerta. Ia mengaku tergerak membantu karena prihatin melihat penyandang disabilitas yang kerap terabaikan.

Di sisi lain, AKBP Ema Rahmawati yang menjabat sebagai Kasubbag Binops Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim Polri, dikenal memiliki komitmen tinggi dalam memberikan perlindungan. Ia menerapkan pendekatan jemput bola dalam menangani permasalahan terkait PPA dan berperan penting dalam pembentukan Direktorat PPA-PPO di sejumlah Polda.

Seorang lawyer dari Women Crisis Center Perempuan Nusantara, Siti Mazuma, mengungkapkan kekagumannya terhadap AKBP Ema. “Sama Bu Ema itu kayak merasa nyaman ketika dalam proses penanganan kasus dan saya kira Bu Ema orang yang sudah punya komitmen lama di penanganan kasus perempuan dan anak, di mana beliau juga sudah menangani berbagai macam kasus dengan segala tantangan hambatan, dan beliau bisa menyelesaikannya dalam upaya pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan,” tuturnya.

AKBP Ema mulai berkecimpung di bidang PPA Bareskrim Polri sejak 2010 dan mulai fokus pada 2016. Ia menjadi Polwan yang sangat paham tentang perkembangan unit PPA di Bareskrim. “Saya juga merintis terbentuknya Direktorat PPA di Mabes Polri maupun di polres, sekarang ada 11 Polda dan 22 Satres PPA-PPO yang ada di Polres. Jadi, saya tahu banget perjalanan, perkembangan dari unit PPA ini yang dulunya memang unit, kemudian beberapa kali dialihkan berbeda subit. Kemudian sampai dengan terbentuknya Direktorat PPA di Bareskrim dan Ditres PPA-PPO di 11 Polda dan Satres PPA-PPO di 22 Polres,” kata AKBP Ema.