UE Desak Asia Tenggara Tak Beralih ke Energi Rusia di Tengah Krisis Akibat Perang Timur Tengah

Di tengah upaya negara-negara Asia Tenggara mencari jalan keluar dari krisis energi yang dipicu konflik di Timur Tengah, tekanan diplomatik justru datang dari Uni Eropa yang mendesak kawasan tersebut untuk tidak beralih ke pasokan energi Rusia. Peringatan ini disampaikan langsung oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, Kaja Kallas, saat bertemu dengan para menteri luar negeri ASEAN di Brunei pekan lalu. Ia menegaskan bahwa peningkatan pembelian minyak Rusia hanya akan membantu Moskow membiayai perangnya di Ukraina.

Meski telah bertahun-tahun berada di bawah sanksi Barat, Rusia tetap menjadi salah satu pemasok energi terbesar di dunia. Negeri beruang merah itu merupakan eksportir minyak terbesar kedua setelah Arab Saudi, dan eksportir gas terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Keunggulan geografis Rusia juga memungkinkannya mengekspor energi tanpa harus melewati Selat Hormuz, jalur vital yang kini terganggu akibat perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

Kallas menekankan bahwa UE tidak bermaksud menghukum pemerintah atau perusahaan di Asia Tenggara secara langsung. Namun, harapannya jelas: pihak-pihak terkait di kawasan dapat menekan pendapatan minyak Rusia. Akan tetapi, peringatan ini muncul di saat sejumlah ibu kota di Asia Tenggara justru menghadapi ancaman nyata terhadap ketahanan energi dan produksi pangan mereka, sehingga isyarat diplomatis dari perang Ukraina menjadi kabur.

“Dihadapkan pada krisis energi parah yang dapat mengguncang perekonomian dan memicu protes di jalanan, beberapa pemerintah Asia Tenggara akan memprioritaskan pasokan minyak daripada apa yang mereka anggap sebagai konflik jauh yang tidak memiliki kepentingan langsung bagi mereka,” ujar Ian Storey, peneliti senior di ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura.

Asia Tenggara mengonsumsi sekitar lima juta barel minyak per hari, tetapi hanya memproduksi sekitar dua juta barel. Kekurangan ini membuat kawasan itu harus membeli sisanya di pasar energi global, dengan sebagian besar impor minyak berasal dari Timur Tengah. Indonesia, misalnya, mengumumkan pekan lalu akan mengimpor sekitar 150 juta barel minyak mentah Rusia tahun ini, menyusul kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Moskow. Filipina, yang selama ini dianggap sebagai sekutu Amerika Serikat di kawasan, juga menerima kiriman minyak mentah Rusia pada Maret lalu, untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir. Manila bahkan meminta Washington memperpanjang pengecualian sanksi agar pembelian dapat dilanjutkan.

Sementara itu, Thailand mulai menjajaki cara-cara mendapatkan pupuk dan produk pertanian dari Rusia. Vietnam pun mencari pasokan bahan bakar alternatif setelah China dan Thailand membatasi ekspor bahan bakar olahan mereka. Negeri Paman Ho bergantung pada kedua negara tersebut untuk lebih dari 60 persen kebutuhan bahan bakar jetnya.

Perang di Timur Tengah telah menyebabkan gangguan pasokan terbesar dalam sejarah pasar minyak global. Menurut Badan Energi Internasional, arus minyak mentah dan produk minyak yang melewati Selat Hormuz turun drastis dari kuota 20 juta barel per hari sebelum perang. Dampaknya langsung terasa: pada bulan pertama setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, harga minyak mentah Brent naik 21 persen, dari 95 dolar AS menjadi 115 dolar AS per barel. Namun, krisis kali ini lebih tajam. Harga Brent melonjak dari 71 dolar AS menjadi 103 dolar AS pada Maret, atau naik hampir 27 persen, dan terus merangkak naik hingga sekitar 120 dolar AS per barel pada April.

Data dari Kpler, firma analitik berbasis di Belgia, menunjukkan bahwa impor minyak mentah Asia Tenggara pada April turun 30 persen dibandingkan tahun lalu, mencapai level terendah sejak 2015. Negara-negara ASEAN pun memperingatkan bahwa biaya hidup di seluruh kawasan telah meningkat, dengan rumah tangga berpenghasilan rendah dan usaha kecil menjadi pihak yang paling terdampak.

Pemerintah-pemerintah di Asia Tenggara bergerak cepat setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari. Filipina mengumumkan keadaan darurat energi nasional selama satu tahun dan membentuk komite darurat untuk bahan bakar dan kebutuhan pokok. Meski demikian, inflasi di negara itu melonjak menjadi 7,2 persen pada April, naik tajam dari 2,4 persen pada Maret. Indonesia mengandalkan harga yang diatur pemerintah dan subsidi, dengan mengalokasikan 22,4 miliar dolar AS untuk subsidi energi dan kompensasi. Thailand menetapkan batasan harga bahan bakar untuk memasak hingga akhir Mei dan memanfaatkan dana cadangan pemerintah untuk menekan biaya bahan bakar. Malaysia juga meredam dampak melalui subsidi bahan bakar bulanan yang meningkat dari sekitar 179 juta dolar AS pada Januari menjadi hingga 1,5 miliar dolar AS.

Beberapa minggu setelah pecahnya perang di Iran, otoritas Filipina menyatakan memiliki persediaan bahan bakar yang cukup untuk sekitar 45 hari. Pada 25 Maret, Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengatakan bahwa ia “cukup yakin” negaranya telah mengamankan pengiriman tambahan. Namun, dengan batas waktu yang hampir habis, krisis ini mulai mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Organisasi transportasi dan konsumen di Filipina mengancam akan melakukan mogok kerja akibat tekanan biaya bahan bakar, meningkatkan risiko gangguan di kota-kota yang sangat bergantung pada bus dan kendaraan bermotor. Di Vietnam, otoritas penerbangan memperingatkan maskapai untuk bersiap menghadapi pengurangan penerbangan domestik mulai April, menyusul penghentian ekspor bahan bakar jet oleh China dan Thailand. Di seluruh kawasan, para petani “terhimpit” oleh kenaikan harga solar dan pupuk, sehingga produsen beras di Thailand, Vietnam, Filipina, dan Indonesia mulai mempertimbangkan kembali rencana pertanian mereka.

Indra Overland, Kepala Pusat Penelitian Energi di Institut Urusan Internasional Norwegia, menilai krisis saat ini lebih parah daripada krisis minyak tahun 1973 dan 1979. Ia menjelaskan bahwa ketatnya pasokan terjadi secara bersamaan di pasar minyak, LNG, dan pupuk. Berbeda dengan lonjakan harga di masa lalu, krisis ini juga diperparah oleh serangan Ukraina yang semakin efektif terhadap infrastruktur minyak dan gas Rusia, sehingga mempersempit ruang untuk pasokan alternatif.

Rogelio Alicor Panao, profesor ilmu politik di Universitas Filipina Diliman, menambahkan bahwa perbedaan mendasar antara krisis ini dan guncangan energi sebelumnya bukan hanya soal harga yang lebih tinggi, melainkan juga soal kelangkaan. “Ini berarti negara-negara tidak bisa begitu saja membayar lebih untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Sebaliknya, mereka mungkin telah kehabisan bahan bakar atau energi,” katanya.

Kekurangan pupuk membuat krisis ini kian membahayakan. Harga pangan merupakan isu yang sensitif secara politik, dan pemerintah dibayangi kerusuhan sosial akibat lonjakan inflasi. Rusia menyumbang sekitar seperempat dari total impor pupuk di kawasan ini, sementara China, yang sebelumnya merupakan eksportir pupuk terbesar ke Asia Tenggara, juga telah menghentikan ekspornya. “Sehingga negara-negara Asia Tenggara mulai merasakan dampaknya,” kata Hunter Marston, Direktur untuk Asia Tenggara di Lowy Institute.

Alloysius Joko Purwanto, ekonom energi senior di Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, menjelaskan bahwa negara-negara yang memberikan subsidi besar untuk energi dan listrik serta kurang bergantung pada impor, seperti Indonesia, Thailand, dan Malaysia, sejauh ini lebih mampu menahan inflasi dan kenaikan harga komoditas. Sebaliknya, negara-negara dengan penetapan harga yang lebih berbasis pasar, seperti Filipina, atau ketergantungan impor yang lebih tinggi, seperti Laos dan Kamboja, mengalami inflasi atau kenaikan harga yang lebih tajam.

IMF telah mendesak pemerintah Asia untuk tetap menargetkan subsidi pada mereka yang membutuhkan, memperingatkan bahwa pembatasan harga dan subsidi yang terlalu luas dapat membebani keuangan publik. Sam Reynolds, kepala penelitian di Institute for Energy Economics and Financial Analysis, mengatakan bahwa bahkan jika konflik berakhir besok, mengembalikan produksi minyak dan gas ke keadaan semula akan memakan waktu enam bulan atau lebih. Salah satu kemungkinan yang akan terjadi adalah meningkatnya persaingan antara pembeli LNG dan minyak dari Eropa dan Asia, terutama karena kapasitas penyimpanan gas di Eropa saat ini baru terisi 30 persen namun harus mencapai 90 persen pada bulan Oktober. “Namun, krisis energi ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan saya tidak yakin ada yang bisa memastikan seberapa parah situasinya nanti,” tambah Reynolds.